Pengadilan Militer III-18 Ambon, Gelar Sidang 12 Prajurit TNI Bermasalah

/ Senin, 27 Juni 2016 / 06.12
 TERNATE-  Pengadilan Militer (DILMIL) III-18 Ambon, (24/06), menggelar sidang putusan terhadap 10 kasus yang menjerat  12 Prajurit TNI satuan Jajaran Korem 152/Babullah bertempat di Pengadilan Negeri (PN) Ternate.

Sidang 12 prajurit TNI tersebut dipimpin Hakim Ketua Letkol Chk B. Indrawan, S.H., Hakim Anggota 1 Mayor Chk Asmawi, SH, Hakim Anggota 2 Mayor Sus Mustofa, SH, Oditur Letkol Laut Ridho Sihombing, SH, MH, Panitera Lettu Chk Thamrin Ali, SH.

Dalam sidang tersebut terhadap 10 kasus yang menjerat 12 Prajurit dengan kasus berbeda, yakni Penganiayaan, Pencurian, Disersi dan Asusila, dari ke 12 terdakwa, 5 Terdakwa dengan kasus Disersi tidak menghadiri persidangan sehingga sidang ditunda.

Sedangkan, sidang atas 7 terdakwa anggota TNI jajaran Jajaran Korem 152/Babullah, tetap berjalan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kumrem 152/Bbl Mayor Chk Setijanto, SH, Kapten Chk Sator Sapan Bungin, SH dan Sertu Hendrayanto, SH.

Sementara itu, sidang yang berlangsung selama 3 hari dilakukan secara marathon mulai dari pembacaan tuntutan, pemeriksaan, eksepsi/pledoi hingga putusan dilaksanakan selama 3 hari tersebut dengan menghasilkan putusan yang bervariatif mulai dari 3 bulan pidana kurungan hingga 9 bulan pidana kurungan sesuai dengan tuntutan pasal yang dilanggar oleh terdakwa.

Sedangkan,  dalam persidangan 5 Prajurit yang Disersi tidak hadir, sehingga persidangannya ditunda dengan agenda pemanggilan ke-3 atau terakhir. Dan apabila masih mangkir akan dilanjutkan persidangan demi hukum serta akan diberikan sanksi maksimal yaitu Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PDTH) kepada 5 Prajurit Disersi tersebut

Kapenrem 152/Babullah Mayor Inf Anang Setyoadi, dalam keterangannya mengatakan peradilan di lingkungan militer khususnya jajaran Korem 152/Babullah merupakan ranah Pengadilan Militer dan Oditur Militer dalam hal ini Dilmil III-18 Ambon.

Namun pada pelaksanaanya setiap persidangan militer dilakukan secara terbuka untuk umum, hal tersebut mematahkan asumsi yang beredar selama ini bahwa pengadilan Militer terkesan ditutup-tutupi ke mata publik.

“ Di tubuh TNI AD aturan sangat dijunjung tinggi dan ditegakkan, Sanksi pidana tetap berlaku bagi Prajurit yang melanggar hukum seperti halnya persidangan terhadap 12 terdakwa yang terjerat kasus hukum”, tuturnya (TIM)
Komentar Anda

Berita Terkini