BPK Nilai Pemprov Malut Keliru Soal Diskresi

/ Jumat, 12 Agustus 2016 / 18.27
SOFIFI,Nusantaratimur.com- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Bahrullah Akbar, dalam pertemuan bersama Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba dan sejumlah pimpinan SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut),Kamis (11/8). menilai Pemprov Malut keliru soal diskresi.

Menurut Akbar, diskresi tidak dapat disepakati, sebab diskresi jika disepakati.  Maka akan menjadi iven dan ketika sudah menjadi iven, maka bisa menjadi pola dan berarti jadi regulasi.

" Saya gampang saja, nanti bisa jadi referensi nih. Diskresi itu kalau didalam sistem  pertanggungjawaban itu ada di APBD dan RAPBDP, saya ulangi dalam perencanaan APBD dan RAPBDP dibuat sedemikian rupa sebenarnya itu katuk diskresi. Jadi kalau perencanaan awalnya itu ternyata ada satu yang dirubah dalam APBDP.Tapi banyak orang yang memasukan APBDP dengan proyek-proyek baru.Ini Salah kaprah,tapi okelah kalau memang ada silfa yang terlihat dan segala macam kita bangun dengan koridornya bisa satu tahun periode,silakan" tuturnya dalam pertemuan Pemprov Malut.

Lanjut Kata dia, yang namanya diskresi itu hal yang mendadak oleh karena itu katuk dalam perubahan itu berjenjang yang tinggal dibuatsaja sesuai koridornya.

"Kembali lagi saya yakin dengan niat baik pasti kemestri kita dengan aparat penegak hukum tidak terganggu,yakin saya"imbuhnya

Dia menegaskan, persoalan terganggu dan tidaknya dari Aparat penegak hukum terhadap kinerja pemerintah tergantung ada dan tidaknya mark up dan fiktif anggaran yang telah digunakan.

"Kalau anggarannya tidak mark up dan fiktif mau jungkir balik diskresi apapun nggak ada masalah"tandasnya.

Dia juga menjelaskan BPK bekerja bukan untuk mencari kesalahan, namun membangun sistem dia mengingatkan BPK bekerja sesuai dengan tugas kenegaraan dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas,yang hanya mengaudit hal-hal yang berbau Tindak pidana korupsi (Tipikor).

Meskipun demikian, Tipikor Itu bisa kita hindari bersama karena ini bukan cuma tugas BPK dan Kejaksaan.Tapi ini tugas kita semua.Ya kalau ada Tipikor ya kita harus tindak lanjuti bersama.Cuma tadi dari niat kemudian rencanakan,kerjakan dan pertanggungjawabkan diperubahan Dis mengambil contoh DKI Jakarta yang memiliki anggaran CSAR hampir triliunan yang tidak direncanakan,dilakukan kemudian dengan pertanggungjawaban yang tidak jelas.

"Sekarang baru ketahuan ketika ribut sana-sini padahal kalau direncanakan dan kemudian dipertanggungjawabkan selesai.Tidak ada masalah,karena CSAR itu mengurangi pajak yang diberikan kepada Pemerintah"ungkapnya.

Olehnya itu, apabila ada CSAR dan silahkan dipertanggungjawabkan, jadi rencanakan, kerjakan dan pertanggungjawabkan.Tidak ada Mark up berlebihan tidak fiktif,semua selesai katuknya di APBDP barangkali ini bisa jadi referensi kemudahan yang sering saya sampaikan. ujarnya.(Oen).

 
Komentar Anda

Berita Terkini