KPK Mulai Bidik IUP Bermasalah Di Malut

/ Kamis, 25 Agustus 2016 / 02.33
SOFIFI-  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mulai membidik sejumlah kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah  di Provinsi Maluku Utara.

" Mengenai IUP bermasalah di Malut masih dalam Pulbaket (Pengumpulan Bahan Keterangan)", ujar Basaria Panjaitan, Wakil Pimpinan KPK. Saat diwawancarai Nusantaratimur.com, rabu (24/08). Usai melakukan pertemuan dengan Gubernur dan Bupati serta Walikota Se Provinsi Maluku Utara di Hotel Bela International.

Diketahui, jumlah IUP bermasalah di Provinsi malut saat ini sebanyak 91 IUP. Hal itu, pernah disampaikan oleh mantan Ketua KPK Periode sebelumnya Abraham Samad, pada saat berkunjung ke Malut tahun 2014 silam.
Seperti data yang di himpun Nusantaratimur.com, saat ini ada kejanggalan pengeluaran IUP yang terjadi Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Paluau Taliabu. sebagaimana dirilis oleh lembaga anti rasuah tahun 2014 silam.

Dimana, PT. Adidaya Tangguh sendiri memiliki IUP yang tumpah tindih yang pernah dikeluarkan oleh Pemkab Kepsul, sebelum pelimpahan kewenangan kepada Pemrintah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perimbangan Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPAD) Malut. Hasan Ali, menyatakan IUP yang dikeluarkan tanggal 18 November 2018 berakhir tanggal 18 November 2030 yang membawai 4 perusahan yang berlokasi di Kabupaten Kepsul, kedua IUP yang dikeluarkan berlaku mulai tanggal 16 November 2009 berakhir tanggal 16 November 2029 yang membawahi yang bereksplorasi di Taliabu sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten.

Sementara itu, terkait IUP pernah juga disinggung oleh Komisi III DPRD Malut, Sahril Tharir, beberapa waktu lalu.

" Kasus IUP bermasalah terdapat  Kabupaten Halteng berdasarkan data diterima dari Pemprov Maluku Utara sebanyak 27 IUP dan kebanyakan IUP tersebut bermasalah" tegasnya. (zar)
Komentar Anda

Berita Terkini