Mendagri Gantung Status Sofifi Sebagai Ibukota, Pemprov Curhat Ke Komisi VI DPR RI

/ Rabu, 03 Agustus 2016 / 02.18
SOFIFI, Nusantaratimur.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, hingga saat ini belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP), tentang status Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, M. Natsir Thaib, usai menggelar pertemuan dengan Komisi VI DPR RI, senin (02/08). Dia menyatakan semenjak Provinsi Maluku Utara dimekarkan sebagai Daerah Otonomi Baru hingga memasuki 16 tahun berdirinya Provinsi ini, tak ada kejelasannya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai status Sofifi sebagai Ibukota, karena dalam Undang-undang nomor 46 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Malut telah dijelaskan bahwa Ibukota provinsi Malut adalah Kota Sofifi.
“ Iya, saya sudah menyampaikan masalah ini kepada Komisi VI, agar supaya menagih janji ke Mendagri, karena kita masyarakat Maluku Utara sudah kecewa pihak Pemerintah belum mengeluarkan PP yang menetapkan sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara” tutur Natsir.

Meskipun demikian, ini bukan tupoksi yang dibidangi komisi VI DPR RI yakni Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan UKM serta BUMN, namun Ketua Hanura Malut tersebut, tetap menyampaikan sebagai bentuk kekecewaan Pemprov malut terhadap Mendagri.

Sementara itu, Pemprov Malut berharap dengan kehadiran Komisi VI DPR RI dapat menyampaikan aspirasi masyarakat Malut, agar Mendagri segera melahirkan PP yang menetapkan Kota Sofifi sebagai kotamadya.

" Mendagri harus memperjelas Sofifi sebagai Ibukota secara yuridis, sebab dalam Undang-undang 46 Tahun 1999 bahwa ibukota provinsi Maluku utara adalah kota Sofifi,  Sehingga perlu diperkuat dengan PP saja, itu berdasarkan janji Mendagri "tutur

Dia menjelaskan, secara hukum ibukota Sofifi secara administrasi masuk wilayah Kota Tidore Kepulauan, namuan secara de facto  Sofifi sudah berdiri sendiri.

“ Iya, sebenarnya kunjungan kerja Mendagri ke Malut beberapa bulan lalu, Kota Sofifi sudah inklusif didalam UU 46 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi Malut, Nah tinggal diwujudkan dengan PP, statemen Mendagri inilah yang ditunggu oleh Pemprov Malut, sehingga permasalahan itu kita sampaikan ke Komisi VI DPR- RI, biar mereka yang menyampaikan aspirasi ini”. (Oen)
Komentar Anda

Berita Terkini