Pencairan DD Tahap II Menunggu Laporan Pertanggungjawaban BPM Halsel

/ Rabu, 10 Agustus 2016 / 03.30
HALSEL, Nusantaratimur.com- Pencairan Dana Desa (DD) tahap dua (II) tahun 2016, di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), hingga saat ini belum terealisasi. Pasalnya, pencairan tahap II DD tahun 2016 akan dilakukan setelah seluruh pertanggungjawaban kegiatan pembangunan infrastruktur tahap I disampaikan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Otonomi Desa (BPM dan Otdes) Pemkab Halsel.

Hal itu disampaikan Kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kabupaten Halsel, Aswin Adam kepada Nusantaratimur.com, bahwa anggaran DD tahap II tahun 206 hingga saat ini belum di transfer dari pusat ke kas daerah, pasalnya anggaran tersebut di transfer ke daerah, setelah Pemkab Halsel melalui DPKAD Halsel, menyampaikan progres kegiatan pembangunan tahap I dengan alokasi 60 persen, sebagai laporan ke pemerintah pusat.

" Iya, sampai sekarang DPKAD Halsel, belum dapat melakukan permintaan ke Pemerintah Pusat, karena belum ada laporan progres kegiatan tahap I sebesar 60 persen," kata Aswin.

Aswin menjelaskan, pencairan tahap II DD tahun 2016 sebesar 40 persen, jika laporan pertanggunggjawaban dari pemerintah desa sudah rampung, maka Pemkab Halsel dapat menyampaikan ke Pemerintah Pusat, agar DD tahap II tahun 2016 dapat di transfer ke kas daerah, sehingga pemerintah desa dapat melakukan pencairan tahap II tahun 2016.

"Kalau laporan sudah rampung, maka kita sudah bisa sampaikan ke Pemerintah Pusat dan dananya dapat di transfer ke kas daerah," tuturnya.

Sementara Kepala BPM dan Otdes Halsel, Bustamin Soleman, ketika dikonfirmasi Nusntaratimur.com, terkait dengan laporan kegiatan DD tahap I tahun 2016, Ia mengatakan sampai saat ini baru beberapa desa dari 249 desa yang memasukan laporan, hanya saja BPM dan Otdes Halsel, belum dapat menerima laporan tersebut dari pemerintah desa, karena disertai dengan rekomendasi masing-masing camat.

"Dari 249 desa, baru beberapa desa yang memasukan laporan, tapi belum lengkap karena tidak ada rekomendasi dari camat masing-masing," kata Bustamin.

Hal  tersebut, kata  Bustamin Soleman, selaku kepala BPM dan Otdes Halsel, pihaknya  mendesak kepada seluruh pemerintah desa, agar secepatnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan DD tahap I tahun 2016, sehingga pemerintah daerah secepatnya menyampaikan ke pemerintah pusat, agar proses DD tahap II tahun 2016 dipercepat.

"Kalau boleh, laporan kegiatan DD tahap I segera di masukan, agar proses pencairan dapat dilakukan pada bulan ini," tutup Bustamin. (SNR)
Komentar Anda

Berita Terkini