|
Menu Close Menu

Batas Wilayah Haltim-Halteng Final, Pemprov Dinilai Abaikan Keputusan Sultan Tidore

Kamis, 27 Oktober 2016 | 03.12
SOFIFI,NT.COM- Masyarakat adat menolak keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, atas penetapan sangketa tapal batas wilayah  administrasi Pemkab Halmahera Timur (Haltim) maupun Pemkab Halmahera Tengah (Halteng).

Penetapan batas wilayah Haltim-Halteng, dinilai abaikan keputusan adat yang ditetapkan oleh Sultan Tidore. Sementera itu, dokumen batas wilayah dua Kabupaten saat ini sudah diproses oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk ditetapkan sebagai (Permendagri) Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Menurut Djasmin Noh,  menyatakan  pihaknya sudah menyerahkan dokumen penolakan masyarakat Haltim ke gubernur terkait keputusan Pemprov Malut  tentang tapal batas Haltim-Halteng.

 

" Kami baru saja melakukan pertemuan dihadiri Gubenur dan Kepala Biro Pemerintahan bersama masyarakat adat Haltim dalam pertemuan itu, kami telah menyerahkan dokumen penolakan tapal batas yang telah ditetapkan oleh Pemprov melalui Wakil Gubernur, ungkap Djasmin Noh, Tokoh Pemuda Haltim, usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Malut,  KH. Abdul Ghani Kasuba dan Biro Pemerintahan. Rabu (26/10)

 

Lanjutnya,  penetapan atau keputusan wakil gubernur tapal batas Haltim-Halteng menyalahi keputusan-keputusan sebelumnya, atas keputusan penetapan batas wilayah adat berdasarkan Keputusan Kesultanan Tidore.

 

" Masyarakat Gam Range (3 Kampung) di Kabupaten Haltim menegaskan dengan satu sikap menolak penetapan  batas wilayah yang dilakukan  Pemprov Malut, namun gubernur berjanji akan turun tangan menyelesaikan batas wilayah tersebut”, tegasnya.

 

Dia menjelaskan, perbatasan wilayah Haltim berbatasan dengan Desa Saoli dan Halteng berbatasan dengan desa Sakam, Hal itu berbeda dengan batas yang ditetapkan Kesultanan Tidore, di mana Sakakube terletak antara Desa Sakam dan Desa Saoli. Yang mana desa Sakam adalah bagian dari wilayah administrasi Pemerintahan Halteng dan Desa Saoli adalah bagian dari wilayah administrasi Pemerintahan Haltim.

 

“ Prinsipnya dokumen itu telah diserahkan ke gubernur menolak tegas keputusan wakil gubernur yang menetapkan batas Haltim-Halteng itu di Niandonok dengan mengabaikan keputusan Kesultanan Tidore,  malah ditetapkan Pemprov bergeser dari batas yang ditetapkannya Kesultanan Tidore,” katanya.

 

Terpisah, kata Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Malut,  Syarif Sabatun Pemprov tidak memiliki wewenang  atas batas wilayah adat, sebab itu Pemprov hanya menetapkan batas-batas wilayah administrasi Pemerintahan.

 

" Kita ini menentukan batas-batas Pemerintahan, batas adat itu  tidak di batasi oleh apapun,  wilayah adat Tidore itu sampai ke Papua. Batas adat tidak dibatasi, kami hanya menetapkan tapal  batas-batas administrasi Pemerintahan saja, sehingga hak-hak masyarakat Desa Saoli kebunnya disana tidak hilang sebaliknya masyarakat Desa Sakam”, ungkap Syarif.

 

Kata Syarif, dalam rapat kesepakatan tersebut masyarakat mempertahankan batas adat, tetapi Pemprov hanya menentukan batas wilayah berdasarkan administrasi Pemerintahan.

 

" Soal adat silahkan,  namun perlu dicatat batas adat dan batas Pemerintahan berbeda, jadi kalau batas pemerintahan kemudian dicampur dengan adat itu kacau,” tandasnya.

 

Dengan demikian, persoalan batas wilayah Haltim-Halteng dianggap sudah final, karena Bupati Haltim maupun Halteng telah menerima   keputusan Pemerintah Daerah.

" Keputusan Pemprov final, sekarang  tinggal dibuat Permendagri, sebab kedua Kabupaten sudah legowo”, kata Syarif. (Rais)
Bagikan:

Komentar