|
Menu Close Menu

DPPAD dan Biro Keuangan Malut Gabung Jadi SKPD Baru

Minggu, 30 Oktober 2016 | Oktober 30, 2016
SOFIFI,NT.COM-  Panitia Khusus (Pansus) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DPRD Provinsi Maluku Utara, bersepakat  meleburkan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) dan Biro Keuangan dalam satu SKPD baru. Yakni menjadi  BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah).


"  Di leburnya SKPD ini setelah Pansus OPD melakukan sejumlah kajian mengenai kondisi keuangan Pemprov termasuk diantaranya belanja pegawai, selama ini Biro Keuangan dan Dispenda dibentuk, tidak ada prestasi cemerlang dalam hal pencapaian target maupun tata kelola keuangan Pemprov Malut," ungkap Ketua Pansus OPD DPRD Malut, Wahda Zainal Imam, Sabtu (29/10).


Wahda berpendapat, Dari tahun ke tahun, satu persatu aset Pemrov raib tidak jelas, utang membengkak tanpa ada penjelasan yang jelas mengenai hal itu.  Dan itu mulai bermuculan utang-hutang yang gaib, mestinya Pemerintah Daerah harus memikirkan pendapatan Pemerintah setiap tahun bila perlu harus melebihi target yang ditetapkan.


" Makanya Pansus sepakati untuk hilangkan saja dinas-dinas yang tidak efektif dalam pencapaian target, dengan perhitungan rasional untuk meminimalisir anggaran,"  tandas Wahda.


Selain DPPAD dan Biro Keuangan terdapat beberapa dinas yang menurut Pansus OPD tidak memberikan prestasi cemerlang akan dilebur adalah Biro Humas dan Protokoler gabung ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dan Biro Administrasi dan Pembangunan (Adbang) dan Unit Layanan Pelelangan (ULP) dijadikan satu SKPD baru yaitu Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, ujarnya.


Khusus Badan Lingkungan Hidup (BLH)  semula akan dilebur masuk dalam Dinas Kehutanan di batalkan, karena Pansus OPD telah mempertimbangkan bahwa BLH mempunyai tupoksi strategis dalam rangka membedah dan meneliti seluruh Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) SKPD, maka tetap dipertahankan sebagai SKPD utuh.


" Terkait, Badan Perbatasan Daerah disepakati Pansus OPD untuk menjadi SKPD baru, namun hingga saat ini statusnya masih digantung Mendagri", kata Wahda.


Tambah Wahda, dengan adanya Ranperda OPD tersebut, maka DPRD telah menjadwalkan pelaksanaan paripurna pada pekan depan.


" Otomatis berpengaruh kondisi keuangan Pemprov Malut, Sebab bulan januari akan datang lebih dari 750 jabatan baru dipromosikan, walaupun sebanyak 79 jabatan yang dihilangkan dari OPD sebelumnya." Katanya (Rais)
Bagikan:

Komentar