|
Menu Close Menu

DPRD Halbar Sahkan Raperda OPD

Selasa, 18 Oktober 2016 | Oktober 18, 2016
HALBAR,NT- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), telah mengesahkan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Halbar.
Dalam sidang paripurna pengesahan Ranperda OPD tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Julinche D. Baura yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Halbar. Senin (17/10).

Bupati Halbar, Danny Missy dalam sambutan  mengatakan enam (6) Ranperda salah satu nya OPD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), dengan adanya Perda yang tepat ukuran dan tepat fungsi. Hal itu, dapat secara langsung terciptanya sinergi  antara Perangkat Daerah Kabupaten Halbar  dengan Kementerian dan Lembaga non Kementerian di pusat.

Sehingga Kementerian dan Lembaga non kementerian dapat memprioritaskan kewenangannya yang disentralisasikan ke Pemkab Halbar sebagai stakeholder utamanya akselerasi maupun realisasi target pembangunann nasional, ujar Danny.
Raperda yang disahkan menjadi Perda oleh DPRD Kabupaten Halbar diantaranya sebagai berikut:

  1. Perda tentang OPD di bentuk dengan landasan yuridis sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

  2. Perda tentang Perangkat Desa, sebagai inisiatif DPRD  Halbar. Perda ini dibentuk dengan landasan yuridis UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dijabarkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

  3. Perda tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halbar dibentuk dengan landasan yuridis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana di daerah sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

  4. Perda tentang Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Derah, di dasarkan pada Surat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 179/KA/9/2016 tanggal 20 September 2016 sebagai penjabaran dari  perintah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

  5. Perda tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, didasarkan pada amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

  6. Perda tentang OPD di bentuk dengan landasan yuridis sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

  7. Perda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Utara Nomor 2 Tahun 1986 tentang Perusahan Daerah (Perusda) Gama Karya, maka selanjutnya berdasarkan bab XII UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (All)

Bagikan:

Komentar