|
Menu Close Menu

Eksplorasi Galian C Pemkab Halsel Meminta Perusahan Lengkapi Dokumen

Rabu, 26 Oktober 2016 | Oktober 26, 2016
HALSEL,NT.COM - Pemerintah Kabupaten Halmahera (Halsel), diminta tegas terhadap  pemeriksa yang  tidak memenuhi kelengkapan dokumen administrasi terkait dengan kegiatan yang berdampak lingkungan, baik kegiatan pemerintah maupun kegiatan milik swasta.

Hal itu disampaikan Akademisi Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate, Ali Yusra Jolo, kepada sejumlah wartwan pada Selasa (25/10) . Ia mengatakan, maraknya kegiatan lingkungan di Kabupaten Halsel, baik kegiatan pembangunan maupun kegiatan tambang mineral bebatuan bukan logam (Galian C), yang tidak melengkapi dokumen lingkungan baik Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL), dan kegiatan skala besar yang wajib menggunakan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halsel, terkesan tidak tegas untuk menindak pemrakarsa yang melanggar.

"Jika kegiatan yang diharuskan miliki dokumen lingkungan, itu adalah perintah undang-undang dan wajib dipatuhi," kata Ali, yang juga dosen pertambangan UMMU Ternate.

Ali menjelaskna, terkait dengan kewenagan untuk menindak pemrakarsa yang tidak memiliki dokumen lingkungan disetiap kegiatan pembangunan, baik galian c maupun pembangunan yang wajib miliki dokumen lingkungan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BPLHK) Kabupaten Halsel, atau yang berada di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Maluku Utara (Malut) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"PPNS miliki kewenagan untuk menindak kegiatan yang tidak miliki dokumen lingkungan," jelas Ali. (SNR)
Bagikan:

Komentar