|
Menu Close Menu

Inspektorat Malut Akan Audit Biro Keuangan

Senin, 24 Oktober 2016 | 00.37
Bambang Hermawan (Kepala  Inspektorat Malut)

SOFIFI -  Utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) kepada pihak ketiga menjadi konsentrasi khusus Badan Inspektorat Malut.

Bambang menyatakan  Inspektorat akan mengaudit Biro Keuangan terkait dengan pembayaran utang pihak ketiga selama ini.

" Utang itu wewenangnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tetapi secara mekanisme utang tersebut harus dimuat di dalam APBD pokok. Nah, kalau misalnya tidak dimuat pada APBD pokok harus diusulkan, karena ini  bagian yang tidak terpisahkan dari Perda APBD," ungkap Kepala Badan Inspektorat Malut, Bambang Hermawan, kepada Nusantaratimur.com, Minggu (23/10).

Apakah pengusulannya, setelah dari satu bulan atau dua bulan tergantung TAPD dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Menurutnya,  secara hukum utang itu wajib dibayar, karena ini benar-benar utang. Sebab yang dimaksud dengan utang itu, apabila pekerjaannya sudah selesai per 31 Desember Tahun 2015, tetapi pembayarannya belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun itu dapat dibayarkan melalui farsial perubahan anggaran  di 2016, katanya.

Dia menjelaskan sebelum perubahan kemudian utang tersebut boleh dibayarkan oleh Biro Keuangan, tetapi kalau pekerjaannya fisiknya sudah selesai, namun bagi pekerjaannya yang belum selesai dikerjakan oleh pihak ketiga. Maka pembayarannya tidak boleh dilakukan nanti nanti dilaporkan pada saat pengajuan APBD perubahan.

" Nah, permasalahannya saat ini adalah pekerjaan yang belum selesai  per tanggal 31 Desember 2015, tak boleh dilakukan pembayaran menunggu sampai kemudian di muat dalam APBD Perubahan, mekanismenya seperti  itu  berdasarkan ketentuannya yang berlaku", terang Bambang.

Kata Bambang, berkaitan tentang pembayaran utang pertama-tama adalah penetapan statusnya utang yang nantinya akan di bahas TAPD dan Banggar, namun dalam hal pengawasan Inspektorat hanya menunggu laporan.

" Kami melakukan audit dengan tujuan tertentu, kalau memang pekerjaan telah selesai tanggal 31 Desember  2015, dimana  hasil progres fisiknya sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, maka kita akan memberikan rekomendasi untuk dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pembayaran", ujarnya.

Sejauh ini Inspektorat Malut tidak mengetahui jumlah utang yang ditetapkan maupun yang telah  di realisasikan, namun dari laporan hanya tersisa berapa persen saja, tetapi utang pihak ketiga yang belum terbayar kemungkinan pekerjaan sampai per 31 Desember pekerjaan belum terselesaikan.
" Begitu selesai sekarang mereka menuntut, untuk dilakukan pembayaran, Ya Nggak bisalah, dibuat dulu APBD perubahan," tambahnya (Rais)
Bagikan:

Komentar