|
Menu Close Menu

Kabid Bina Marga Dililit Kasus Korupsi Proyek Segmen Tujuh

Rabu, 19 Oktober 2016 | Oktober 19, 2016
SOFIFI, NT-  Pihak penegak hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut), diminta untuk segera mengusut dua proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku Utara (Malut) yang terindikasi korupsi. Dua proyek yang diminta segera diusut ini, yakni proyek pengembangan jalan segmen 7 di Kota Sofifi dan proyek segmen PLRI - Mailoa di Pulau Makian.

 

Pasalnya, Kepala Bidang Bina Marga PU Provinsi Malut, Djafar Ismail,  yang digadang-gadang menjadi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PU telah diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

 

Bahkan,  kasus tersebut sebelumnya ada desakan dari Komisi III DPRD Malut yang menilai dua proyek tersebut sangat kuat terindikasi korupsi, untuk itu lazimnya harus ditindak-lanjuti oleh pihak penegak hukum.

 

Sahril menjelaskan, indikasi korupsi terhadap dua proyek ini, karena pada temuan pihaknya di Komisi III sudah jelas-jelas ada sejumlah permasalahan yang disengaja. Dimana untuk pekerjaan pengembangan jalan segmen 7 yang dianggarkan melalui APBD Tahun 2014 dengan nilai anggaran Rp 19 Milyar lebih, didalam dokumen kontrak awal hanya tertera Rp 17 Milyar, dan terdapat SP2D dibukanya anggaran Rp 2 Milyar, untuk pembebasan lahan jalan tersebut.

 

Hal ini menurutnya, bila dibuka lagi anggaran senilai Rp 2 Milyar maka sebelum kontrak tersebut dibuat seharusnya dibuka sejak awal. Bahkan, untuk pengadaan lahan, bukan merupakan kewenangan Dinas PU, melainkan Biro Pemerintahan.

 

"Seharusnya kalau mau dibuka, sebelum kontrak itu dibuat sudah harus dibuka, kemudian itu juga harus ada pemberitahuan ke DPR, dan Dinas PU tidak boleh melakukan pengadaan lahan, harus Biro Pemerintahan, tapi ini dibayarkan, pencairannya yang ditandatangani," katanya.

 

Selain itu, lanjut Sahril, terkait fisik proyek jalan yang diduga mark up ini, sampai saat ini hanya ada pekerjaan pengusuran dan timbunan LPA-LPD sepanjang 1200 meter kali 20 meter, dengan anggaran kurang lebih Rp 18 Milyar seperti yang tercantum dari pagu anggaran didalam kontrak keduanya proyek tersebut. Padahal proyek tersebut, sudah seharusnya selesai pada Desember 2014 lalu, dalam kondisi jalan yang sudah hot mix.

 

" Kemudian kontrak itu sudah 8 kali diminta Komisi III dalam rapat kerja dengan Dinas PU tidak pernah diberikan, dijanji-janji hingga saat ini. Terakhir saya minta didalam rapat paripurna bersama Wakil Gubernur, dalam paripurna penyampaian KUA-PPAS, juga sampai hari ini tidak ada. Ini berarti diduga terjadi korupsi besar-besaran disana, terjadi perampokan uang rakyat yang ada disana," tegas Sahril, seraya menyebutkan, dokumen kontrak telah ditemukan olehnya, namun bukan dari pemberian Dinas PU Malut maupun Wakil Gubernur.

 

Sementara itu, terkait indikasi korupsi pada proyek jalan Segmen PLRI - Mailoa, di Pulau Makian. Sahril mengemukakan, sangat jelas terindikasi adanya korupsi. Sebab, proyek pembangunan jalan yang dianggarkan pada APBD 2014, dengan nilai anggaran sebesar Rp 4,8 Milyar, untuk jalan dengan panjang 3000 meter atau 3 kilometer dan dikerjakan oleh PT Tunggal Duta Tunggal Jaya ini, tak tuntas dikerjakan hingga akhir Desember 2014 lalu. Pembangunan jalan tersebut, hanya dikerjakan sepanjang 350 meter, bahkan sudah mengalami kerusakan parah. Bahkan untuk material pasir dan batu kerikil milik warga Desa PLRI yang dipakai oleh kontraktor dalam proyek ini, sampai saat ini masih banyak yang belum dibayar.

 

"Dan kami Komisi III tidak main-main atas persoalan ini. Dan saya minta dengan hormat, Pak Kajati dan Pak Kapolda mengusut dua pekerjaaan proyek ini, karena sudah sangat jelas kuat terindikasi korupsi," tegasnya.

 

Sahril juga mengaku, sangat menyayangkan sikap Pemprov Malut, yang terkesan sengaja, melindungi kedua pihak perusahaan ini. Padahal, kedua perusahaan tersebut sudah pernah direkomendasikan melalui surat resmi dari Pimpinan DPRD Malut, untuk dilakukan black list, namun faktanya kebalikan, dimana kedua perusahaan yang menyisahkan proyek bermasalah itu, lebih banyak mendapat jatah proyeknya.

 

"Mereka seharusnya diblacklist dalam rekomendasi Komisi III, yang kami sampaikan melalui surat pimpinan DPR, kepada saudara gubernur itu yang bersangkutan harus black list, tapi lagi-lagi tahun ini dia mendapat proyek di 2016 ini. Terutama untuk PT Duta Tunggal Jaya milik Kian, paling banyak di Halut. Dan kami sudah mendapat laporan dari masyarakat di Halut, bahwa proyek Tahun 2016 yang dikerjakan saudara Kian, masih sebagian besar belum dikerjakan," tukasnya. (ais)

 
Bagikan:

Komentar