|
Menu Close Menu

Nasib Guru di Maluku Utara Terancam

Selasa, 25 Oktober 2016 | 01.22
SOFIFI,NT.COM -  Nasib sejumlah guru SMA di Maluku Utara terancam, lantaran kebijakan Pemerintah pusat mengalihkan  guru SMA dari Kab/Kota ke Provinsi menuai masalah.

Pasalnya,  nilai pagu yang di ploting Pemprov Malut, dalam anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk Tahun 2017 senilai 100 Milyar. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru saja dikeluarkan.

Sementara itu, Untuk mentaksi anggaran tersebut Pemprov Malut membutuhkan senilai 500 milyar, anggaran sebesar itu dalam rangka membayar gaji guru berdasarkan eselon dan operasional sekolah sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah ke Komisi I DPRD Malut.

"  Pemprov Malut menganggarkan 100 milyar, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru dikeluarkan, sedangkan anggaran dibutuhkan 500 milyar,  sehingga gubernur harus mencari solusi terhadap permasalahan ini, karena PMK sudah keluar, jika hal itu tidak ada langkah dari Pemerintah Daerah. Mau ambil anggaran dari mana, untuk membiayai mereka", ungkap Wahda Z. Imam, Ketua Komisi I DPRD  Malut. Kepada media ini di Kantor DPRD di Sofifi, Senin (24/10).

Diketahui bahwa Pemerintah telah penetapkan pengalihan guru SMA ke Provinsi, dilaksanakan awal bulan Januari tahun 2017 mendatang di seluruh Indonesia termasuk Maluku Utara.

" Mestinya anggaran itu harus diusulkan sebelum PMK itu dikeluarkan, olehnya itu Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan, apabila tidak dilakukan berarti pengalihan guru SMA ke Provinsi tak bisa diakomodir seluruhnya." Kata Wahda (ric)
Bagikan:

Komentar