|
Menu Close Menu

Pelaksana Tugas Sekda Malut Dinila Illegal

Kamis, 27 Oktober 2016 | 08.37
SOFIFI, NT.COM-   Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Muabdin Radjab, dinilai illegal.

Muabdin Radjab menjadi pelaksana tugas Sekda memasuki setahun, namun hingga sekarang Gubernur Maluku Utara belum mendefenitifkannya.

Tim Seleksi (Timsel)  yang dibentuk Gubernur Maluku Utara, untuk melaksanakan seleksi atau lelang jabatan jalan ditempatkan.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Malut, Wahda Z. Imam, menyatakan pelaksana tugas Sekda tidak boleh melebihi 6 bulan, namun faktanya Plt Sekda Malut sudah hampir setahun. Ini melanggarkan aturan, sehingga gubernur harus segera mendefenitifkannya.

"  Sekda sebagai koordinator PNS mempunyai peran strategis, termasuk pelaksanaan anggaran dan sebagainya, gubernur seharusnya tahu soal itu. Apalagi sekarang menghadapi kegiatan pembahasan KUA PPAS maupun APBD Tahun 2017," ungkap Wahda, kepada nusantaratimur.com. Rabu (26/10).

Persoalan ini, kata Wahda, gubernur secepatnya menunjuk sekda defenitif, tetapi melalui Timsel yang melakukan seleksi, namun  Timsel yang dipercayakan   melaksanakan tugas ini sangat lambat bekerja.

“ Saat ini Pemprov Malut sudah memiliki Sekda defenitif, walaupun nanti pelantikannya dilaksanakan tanggal 1 Januari,  karena sangat bersentuhan langsung ketika melaksanakan tugas penerapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru” Kata Wahda.

Jabatan Pelaksana tugas tidak serta-merta mengambil keputusan, tetapi ada hal-hal prinsip  tidak bisa dilakukan Plt Sekda.

" Pak gubernur segera  mendefenitifkan, karena dalam  ketentuan  Plt Sekda hanya berlaku 6 bulan, tetapi yang terjadi bukan 6 bulan lebih dari itu." Katanya (Rais)
Bagikan:

Komentar