|
Menu Close Menu

Pimpinan SKPD Pemkab Halbar Terancam Kehilangan Jabatan

Jumat, 21 Oktober 2016 | Oktober 21, 2016
HALBAR,NT-  Pengesahan Peraturan daerah (Perda) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hal itu sangat berdampak  pada pemangkasan struktrur jabatan eselon II di lingkup Pemkab Habar.

Berdasarkan informasi yang di himpun media nusantaratimur.com bahwa hampir semua  SKPD lingkup Pemkab Halbar, bakal dirampingkan yakni Dinas Pendapatan (Dispenda) dirampingkan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD),    Distamben di tarik ke Provinsi, Dinas Tata Kota digabung ke Dinas PU dan Perumahan Kebersiahan serta Pertamanan Gabung ke Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Sementara itu, untuk Pemadam Kebakaran di gabung ke Satpol PP serta kemudian di bentuk  Dinas Ketahanan Pangan di perkecil satu instansi sedangkan Kominfo maupun  Budaya ke gabung ke Diknas.

Pasalnya,  disahkannya Perda OPD,  berdasarkan landasan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang  kemudian dijabarkan dalam Peraturan  Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Maka sejumlah SKPD dilingkungan Pemkab Halbar bakal dirampingkan sesuai regulasi saat ini.

" Setelah disahkan Ranperd OPD menjadi Peraturan Daerah, maka rolling jabatan akan dilakukan sesuai amanat regulasi," ungkap Danny Missy Bupati Halbar ke sejumlah wartawan belum lama ini.

Pemkab Halbar dibawah kepemimpinan  Danny Missy dan Ahmad Zakir Mando,  usai melakukan pelantikan pejabat eselon II pada bulan Febuari lalu bahwa pihaknya telah berjanji akan melakukan reformasi birokrasi, setelah Raperda OPD  disahkan.

Namun sekarang janji tersebut telah terwujud, maka dengan sendirinya SKPD hasil bentukkan mantan Bupati Namto  Hui Roba dan Wakil Bupati Halbar H. Husen Abd Fatah periode sebelumnya gugur dan dipastikan banyak pejabat kehilangan jabatannya. (all)
Bagikan:

Komentar