|
Menu Close Menu

TPID Malut Bahas Pengendalian Inflasi

Sabtu, 29 Oktober 2016 | Oktober 29, 2016
SOFIFI,NT.COM- Rapat Koordinasi Tim Pengembangan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Daerah bahas  sumber-sumber penyebab terjadinya inflasi.  Kegiatan ini dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Maluku Utara, Ramli Umanailo, Jumat (28/10).

Ramli dalam sambutannya mewakili Gubernur Maluku Utara, menyatakan besarnya resiko yang bersumber dari gangguan pasokan menyiratkan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat sepenuhnya bertumpuh pada kebijakan moneter, tetapi hal itu memerlukan kebijakan yang menyeluruh sebagai sebuah keterpaduan kebijakan moneter, fiskal dan sektoral di seluruh lini dari jenjang inflasi merupakan konsekwensi logis yang harus dihadapi sebagai side effect. ungkap Ramli.

Lanjut Ramli,  ini sudah tugas pokok Tim Pengembangan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku Utara,  pada intinya melakukan pemantauan terhadap penyebab dan sumber-sumber yang berpotensi menyebabkan inflasi, mengambil keputusan aau kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah. Inflasi yang terkendali dengan baik dapat berperan positif sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sementara inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat, ujarnya.

Ramli berpendapat, ada tiga hal strategis yang patut menjadi bahan pembahasan TPID Maluku Utara, untuk dibawah ke Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) nantinya. Pertama, perlunya setiap daerah mempersiapkan rencana akan menghadapi ancaman kenaikan harga barang, berbagai langkah antisipasi dan segera (immediate policies) perlu secepatnya disusun khususnya terkait penanganan masaalah pasokan dan arus distribusi barang, peningkatan produksi pangan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi menjadi isu penting.

Kedua, perlunya meningkatkan koordinasi lintas kelembagaai sebagai salah satu prasyarat yang diperlukan untuk mendukung efektifitas berbagai kebijakan stabilitas harga dan.

Ketiga,  perlunya strategis kebijakan yang berdimensi  jangka menengah maupun  jangka panjang, untuk membenahi organisasi industri dan struktur pasar termasuk tata niaga, khususnya komoditi pangan, kata Ramli. (Rais)
Bagikan:

Komentar