|
Menu Close Menu

Wahda : Pemprov Malut " Doyang" Koleksi Pejabat Rangkap Jabatan

Senin, 31 Oktober 2016 | 01.08
SOFIFI, NT.COM-  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara. Dianggap " Doyang" mengeloksi pejabat rangkap jabatan.


Salah satunya  adalah Rahwan K. Suamba, yang saat ini dipercayakan sebaga Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Humas. namun hingga saat ini  Gubernur Malut KH. Abdul Ghani Kasuba, belum mendefinitifkan, padahal jabatan plt tersebut hampir memasuki satu tahun.


Sebelumnya,  Rahwan K. Kasuamba menjabat salah satu Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi pada Biro Humas dan Protokoler. Dan yang bersangkutan masih menjabat dua jabatan, yakni Pelaksana tugas Kabag Humas dan Kasubag Dokumentasi dan Publikasi.


Di ketahui,  pengangkatan Rahwan K. Kasuamba sebagai Pelaksana tugas Kabag Humas sejak tahun 2015. Sementara posisi Kasubag Dokumentasi dan Publikasi belum di sisi dan biarkan kosong.


Hal itu, mendapat sorotan dari Komisi I DPRD Malut bahwa persoalan ini bukan hanya Plt Kabag Humas yang merangkap jabatan. Tetapi, masih banyak PNS eselon III, IV dan II rangkap jabatan.

" Mestinya, yang perlu disalahkan adalah Badan Kepegawain Daerah dan Gubernur Maluku Utara,  sebab merekalah yang mengangkat dan menetapkan seseorang untuk menduduki jabatan," ujar Wahda Z. Imam, kepada nusantaratimur.com, Minggu (30/10).

Lanjut Wahda, masalah ini cukup lama dirasakan, alasan apa sehingga Gubernur tidak mau mendefinitifkan jabatan-jabatan Plt,  bukan hanya itu, masih banyak juga kekosongan jabatan di masing-masing SKPD.

"  Ini ada masalah apa? sehinga gubernur tidak mau mendifinifkan, apakah masalah kepangkatan, kalau persoalan kepangkatan. Kenapa gubernur harus memperlambat kepangkatan pegawai," ungkap Wahda.

Masalah tunjangan jabatan, apakah satu orang pegawai yang merangkap dua jabatan harus menerima tunjangan dobel atau kah seperti apa. Inilah yang menjadi ketakutan Komisi I jangan sampai hal itu terjadi.

" Kalau masalah ini terus-menerus terjadi, meskipun Organisasi Perangkat Daerah sudah disahkan. Akan tetapi,  mempengaruhi tatanan birokrasi dan itu dapat memperhambat lajunya roda pemerintahan yang dipimpin Gubernur Malut saat ini" tegasnya. (rais)
Bagikan:

Komentar