|
Menu Close Menu

AGK : Minta TAPD Kab/Kota Wajib Patuhi Ketentuan Mendagri

Jumat, 04 November 2016 | November 04, 2016
SOFIFI,NT.COM-  Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, diminta untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyusunan APBD Tahun 2017. Sebagaimana disampaikan oleh Kementarian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Hal ini dikatakan Gubernur Malut, Abdul Ghani Kasuba (AGK). Pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahun 2016 yang dilaksanakandi Hotel Bella International Hotel. Kamis (03/11).

Menurut Gubernur,  Sekretaris Daerah  Kab/Kota selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Agar mematuhi Ketentuan yang dimaksud dengan memperhatikan jadwal dan tahapan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2017. Dan secara substansial APBD tetap diorientasikan pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat yang bersifat inklusif.

" Penyusunan  KUA-PPAS harus berpedoman pada RKPD tahun 2017 dan prioritas pembangunan nasional dalam RKP tahun 2017, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2017," ujarnya.

Lanjut Gubernur, dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, pemerintah daerah Maluku Utara telah menggunakan sistim keuangan berbasis Acqrual. Sistem SIMDA Keuangan yang telah dilaksanakan selama dua tahun terakhir serta dikuti dengan pelatihan bagi para bendahara serta didukung oleh tenaga perencanaan dari Bappeda dan pengawasan dari inspektorat telah melepaskan provinsi Maluku Utara dari  "Disclimer” dan mengantarkan provinsi Maluku Utara meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“ Kita sangat berharap tahun depan kita mampu mencapai opini WTP jika tatakelola keuangan dapat dilaksanakan dengan baik pula. Pemerintah daerah juga terus melakukan konsultasi dengan BPK dan BPKP perwakilan Maluku Utara dengan tujuan memperoleh koreksi dan masukan terkait pengawasan anggaran sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum", tandasnya.

Prinsipnya, penetapan APBD harus dilaksanakan tepat sasaran dan tidak harus menimbulkan masaalah hukum, dengan memperhatikan isu-isu strategis yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016.

"Saya percaya kedepan nanti kita akan jauh lebih baik lagi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017, tutur AGK.

Dirinya berharap, hal ini dapat di telaah dan dtindaklanjuti oleh pemerintahprovinsi dan Kabupaten/kota untuk mencapai sistem pengelolaan keuangan dengan baik.

” Saya ingin tata kelola keuangan ini dapat di perbaiki untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, harapnya (ric)
Bagikan:

Komentar