|
Menu Close Menu

BNNP Malut Tantang Paslon Bupati Halteng- Morotai Berantas Narkoba

Jumat, 11 November 2016 | November 11, 2016
TERNATE,NT.COM-  Kondisi Darurat Narkoba yang dialami bangsa Indonesia membutuhkan berbagai intervensi yang melibatkan seluruh elemen bangsa.

 

Memanfaatkan momen Pilkada di Kabupaten Halmahera Tengah dan Pulau Morotai, BNNP Maluku Utara menghimbau kepada pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati di dua Kabupaten ini agar berkomitmen memberantas Narkoba pada penyampaian visi misi di masa kampanye.

 

Menurut Kepala BNNP Malut, Kombes Pol. Drs. Bambang Setiawan, himbauan yang dikirim dalam bentuk surat ke masing-masing Paslon pada (10/11) diharapkan dapat di tindaklanjuti.

 

“Momen Pilkada adalah media bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang tegas dan amanah, ketegasan termasuk didalamnya memberantas  narkoba” kata Bambang.

 

Pria alumni  Akpol tahun 1986 ini juga menyampaikan “jika terpilih nanti,  Bupati juga harus menganggarkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dalam APBD setiap tahunnya,”.

 

Ketika ditanya  mengapa perlu intervensi penganggaran untuk pencegahan dan pemberantasan Narkoba dalam APBD.

 

Menurut Bambang,  Narkoba merupakan kejahatan yang termasuk kejahatan luar biasa, kejahatan di wilayah perbatasan kejahatan khusus dan kejahatan serius, BNN sebagai leading sector bagi upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga pemerintah daerah  memiliki kewajiban  dan tanggung jawab yang sama yakni  menyelamatkan anak bangsa di daerah agar tak mati sia-sia.

 

 

Sejalan dengan hal tersebut Kabag Umum BNNP Maluku Utara, Fatahillah Syukur, menyampaikan, “Affirmative action sudah dilakukan oleh Negara melalui berbagai aturan dan kebijakan, tinggal niat baik kita untuk bersatu padu melawan musuh tanpa wajah ini, dan  sudah ada Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika yang ditujukan ke Gubernur, Bupati, Walikota,  tutur pria berpenampilan sederhana ini.

 

Pria kelahiran 44 tahun silam ini menyampaikan Terbaru, dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor, 910/1769/SJ Tanggal 13 Mei 2016 tentang Instruksi Mendagri kepada  Gubernur, Bupati dan Walikota  untuk Menyusun Rencana Kerja Pemda Tahun 2017 dengan mengalokasikan Anggaran untuk Pemberantasan Narkoba itu sangat jelas, sebagai acuan bagi pemimpin daerah yang terpilih nanti, Kita berharap niat baik calon pemimpin ini akan tergambar dalam penyampaian visi misi di saat kampanye mereka, tegasnya.

 

Lanjut Fatahillah, sinergitas Pemerintah Daerah dengan BNNP sangat strategis untuk mengatasi masalah Narkoba, karena masih 7 (tujuh)  Kabupaten yang belum dibentuk BNN Kabupaten/Kota dan yang baru terbentuk hanya di Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai dan Kota Tidore Kepulauan, sementara BNNP selama ini lebih banyak melakukan kegiatan di kota Ternate tentu saja menyulitkan program P4GN yang kita harapkan bisa mencakup  wilayah Provinsi Maluku Utara, Katanya. (Rian)

 

 

 

 

 

 
Bagikan:

Komentar