|
Menu Close Menu

Komisi I DPRD Malut Soroti Kasus SPPD Fiktif 18 SKPD

Jumat, 04 November 2016 | 03.28
SOFIFI,NT.COM- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Malukun Utara, untuk segera menindaklanjuti temuan SPPD fiktif 18 SKPD lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, Wahda Zainal Imam, kepada sejumlah wartawan. Kamis (3/11).

Menurutnya, Sistem pengelolaan keuangan belum maksimal, sebab masih banyak SKPD yang melakukan kesalahan dan itu terindikasi merugikan daerah.

" Mestinya Pak Gubernur lebih teliti menetapkan orang untuk mengelolah dinas, Biro maupun badan. Sehingga sistem pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan baik, karena kasus SPPD fiktif yang terjadi pada 18 SKPD itu perlu di selesaikan", tandas Wahda.


Berdasarkan hasil audit Laporan BPK Perwakilan Malut  Nomor 15.A/LHP/XIX.TER/5/2016 tanggal 26 Mei  Tahun 2016.  Pasca diterbitkan LHP BPK 18 SKPD diberikan waktu 60 hari dan ditambah 30 hari semua kerugian daerah harus di kembalikan.

" Kendati demikian,  jangka waktu yang diberikan untuk pengembalian kerugian daerah sudah selesai, namun resikonya BPKP Malut dapat menindaklanjuti SKPD mana-mana saja yang bandel dan belum sepersen pun mengembalikan kerugian daerah," pungkasnya.

Lanjutnya,  sebagai lembaga pengawas BPKP harus meminta kepada Inspektorat untuk menyampaikan nama-nama SKPD yang tidak merespon hasil temuan BPKP. Sehingga ini menjadi rujukan untuk di tindaklanjuti.

” Bagusnya nama-nama SKPD yang terkesan cuek dengan adanya laporan hasil keuangan yang di keluarkan BPKP Malut harus dipublikasikan," terang Wahda.

Selain itu,  lembaga DPRD tetap intens untuk mencari tahu permsalahan yang itu merugikan daerah, ” Kami tetap fokus hingga 18 SKPD segera dapat mengembalikan kerugian daerah". Sebab itu tindakan yang melanggar aturan. Katanya (ric)
Bagikan:

Komentar