|
Menu Close Menu

OPD Baru Hambat Pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2017

Minggu, 06 November 2016 | 02.54
“ DPRD meminta Bupati Halsel segera menunjuk pelaksana tugas (Plt), untuk mengisi jabatan  OPD Baru”

 

HALSEL,NT.COM- Pembahasan Kebijakan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017, terancam molor.

 

Pasalnya, kendala pembahasan KUA-PPAS RAPBD Tahun 2017, disebabkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk  jabatannya belum  terisi.

 

Menurut  Ketua Fraksi Perjuangan Nurani Indonesia (PNI) DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Arsyad S. Sangaji, kepada sejumlah wartawan Jumat (04/11/2016) kemarin.

 

Arsyad menyatakan KUA-PPAS RAPBD tahun 2017 belum dapat dibahas, karena sebelum pembahasan dilaksanakan terlebih dulu akan dilakukan rapat evaluasi oleh setiap Komisi bersama SKPD.  Tetapi terkendala dengan OPD baru yang seharusnya Bupati Halsel sudah mengisi jabatan OPD yang baru disahkan, sehingga dalam rapat evaluasi dapat menyampaikan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2017.

 

" Kalau OPD yang baru terbentuk belum terisi, maka pembahasan KUA-PPAS tidak dapat dilakukan, karena tidak acuannya," ungkap Arsyad.

 

Arsyad menegaskan kepada Bupati Halsel Bahrain Kasuba, agar segera menunjuk carteker disetiap OPD yang belum terisi, agar pada saat pembahasan KUA-PPAS RAPBD tahun 2017 dapat mengajukan RKA SKPD terkait.

 

Apabila hal itu tidak  secepatnya dilakukan Bupati Halsel, maka pembahasan KUA-PPAS RAPBD Tahun 2017 akan terganggu dan berdampak pada realisasi anggaran tahun 2017 serta terancam pinalti dari Kementerian Keuangan RI." Kami meminta Bupati Halsel, agar segera menunjuk carteker pada OPD yang baru dibentuk,"  harap Arsyad (SAF)
Bagikan:

Komentar