|
Menu Close Menu

Salahudin : Penyelesaian Utang SKPD Berdasarkan Audit BPK

Rabu, 09 November 2016 | November 09, 2016
SOFIFI, NT.COM-  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, Selasa (08/11/2016). Menggelar  rapat Panitia Khusus (Pansus) terkait dengan penyelesaian utang sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemprov Malut.

 

Menurut Ketua Pansus utang DPRD Malut, Salahuddin Lessy menyatakan berdasarkan hasil rapat pansus telah disepakati bersama bahwa penyelesaian utang SKPD mengunakan hasil audit BPK. Namun apabila ada dinas yang melakukan  revisi keuangan,  setelah audit BPK. Maka Pansus berpendapat itu tidak bisa dibenarkan.

 

" Sandaran Pansus utang bahwa dalam  pembayaran utang  boleh dibayarkan,  jika ada hasil pemeriksaan dari BPK, apabila nilai silpa memungkinkan. Maka bisa dibayarkan, tetapi sementara posisi silva  Pemerintah Daerah saat ini senilai 38 miliar, ungkap Salahudin Lessy, kepada nusantaratimur.com, Senin (08/11/2016) diruang kerjanya di gedung DPRD Malut Sofifi.

 

Sementara menyangkut dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan (DPAL) SKPD, kata dia. Pemerintah daerah harus mengakui DPAL SKPD sesuai dengan kekuatan silva yang di miliki Pemrov, " bisa  terjadi force mayor". karena hampir SKPD mempunyai utang, Pansus hanya memeriksa. Apakah bisa  dikatakan utang atau tidak, tandas Lessy.
Lanjut Salahudin,  Pansus hanya bisa berdasarkan data yang telah disampaikan oleh Biro Keuangan maupun audit dari BPK, sehingga laporan yang bersumber dari Dinas. Pansus Utang bisa mencocokkan,  apabila ada temuan, maka SKPD pasti bermasalah.

 

Rencana Pansus pada pekan depan, bakal   akan memanggil 8 SKPD, yakni Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Dinas ESDM, Biro Pemerintah, Biro  Organisasi dan  Badan Lingkungan Hidup, Direktur RSUD Chasan Bosoeiri serta Satpol PP.  Untuk diminta pertanggungjawaban seperti yang dilakukan oleh beberapa SKPD  sebelumnya, katanya. (Ais)
Bagikan:

Komentar