|
Menu Close Menu

Status Kantor Bupati Halbar Illegal

Kamis, 03 November 2016 | 06.24
HALBAR,NT.COM- Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) yang terletak di Desa Jati Kecamatan Jailolo. Ternyata status lahan belum sah menjadi milik Pemkab Halbar.

Hal itu  disampaikan Wakil Bupati Halbar, Ahmad Zakir Mando,  saat menyampaikan materi pada rapat koordinasi bersama Badan Kesbangpol Pemkab Halbar.

" Saat ini Pemkab Halbar lagi fokus membuat sertifikat Kantor bupati, karena kalau kita bicara soal legalitas. Maka kantor bupati  selama  ini di huni tiga Kepala daerah sebelumnya tidak pernah mengurus sertifikat, sehingga ini menjadi fokus saya bersama pak bupati untuk mempercepat kepengurusan legalitasnya," ungkap Zakir,  di sela-sela membawakan materi. Rabu (02/11).


Menurutnya, Pemkab Halbar mengalami kesulitan saat tengah merencanakan merenovasi beberapa kantor dilingkup kantor bupat, ketika perencanaan itu di gagas selalu ada hambatan salah satunya pencegalan dari para pemilik lahan.

" Ini harus di seriusi, karena suda beberapa kali di cegat saat mau merenovasi beberapa kantor di lingkup Pemkab Halbar", tandasnya.

Zakir berharap, masyarakat pemilik lahan agar dapat memahami kondisi pemerintahan saat ini, karena dirinya bersama Bupati baru 8 bulan memimpin Halbar.

" Kami pasti selesaikan keluhan rakyat, namun yang pasti mari kita bekerjasama, jalin hubungan baik agar daerah yang kita cintai ini dapat berkembang seperti yang kita inginkan," harap Zakir (all)
Bagikan:

Komentar