|
Menu Close Menu

Syachril : Dikjar Malut Segera Buat Kontrak Kerja Perusahan Pemenang Tender

Rabu, 02 November 2016 | November 02, 2016
SOFIFI,NT.COM-  Pembatalan 29 item proyek yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Provinsi Maluku Utara. Komisi III DPRD   Malut,  mengambil tindakan tegas dengan memaksa Dikjar membuat kontrak kerja untuk melanjutkan proyek tersebut.

 

 

" Nanti dibicarakan proses kontraknya, berapa persen yang dikerjakan pada tiga bulan ini sesuai anggaran yang tersedia. Jangan PPK sepihak batalkan proyek pemenang tender begitu saja," tegasnya Sahril Tharir, Sekretaris Komisi III DPRD Malut, kepada wartawan media ini, Selasa (01/11).

 

Sahril mengatakan, progress pekerjaan dilapangan tetap harus dikerjakan sesuai jumlah anggaran yang melekat di Dikjar saat ini.

 

" Yang pasti dikomunikasikan dengan pihak rekanan yang penting jangan ribut, entah bayar nanti, atau progress seadanya sesuai anggaran," tuturnya.

 

Penegasan itu, disampaiakn Ketua Komisi III DPRD Malut, Syachril Marsaoly menyatakan merujuk pada aturan, PPK harus menindaklanjuti berita acara hasil lelang selambat-lambatnya 6 hari, setelah diumumkan pemenang tender oleh ULP dengan menerbitkan surat penyedia barang dan jasa untuk pembuatan kontrak, kalaupun dibatalkan harusnya punya daftar hukum yang jelas.

 

"Dasar hukum pembatalan mana, apa jelas atau tidak”  Tandas Syacril.

 

Hal itu dibantah oleh PPK Dikjar, Safiun Rajulan jika sejumlah paket yang gagal tender atau ditunda. Pembatalannya hanya dilakukan sementara, karena masih menunggu DPA sesuai komunikasi Kadikjar dengan TAPD. Sebab ada beberapa item paket yang anggaranya harus dirasionalisasi.

 

Kata Safiun,  penundaan itu bersandar pada dasar hukum yang termuat pada Pepres Pasal 11 dan 12 dan 13 nomor 70 tahun 2015 dan Pepres tentang larangan menerbitkan kontrak yang PAGU anggaranya tidak termuat pada DPA.

 

" Kalau dikembalikan ulang ke pengguna anggaran, saya siap tandatangani kontrak. Apabila ditolak pada DPA, siapa yang tanggung jawab? Pada prinsipnya kami hanya menunggu kebijakan", ungkapnya.

 

Pembatalan kontrak sepihak, tidak hanya terjadi di Dikjar, melainkan juga pada sejumlah Dinas yakni Dinas PU, Dinas Koperasi dan UKM,dan Disnakertrans.

 

Hal ini terkuak,  karena ada surat yang masuk pada komisi III pada tanggal 12 Oktober lalu, terkait aduan dari CV Ikhlas Bangun Persada. Di mana surat pengaduan hasil lelang paket pembangunan jalan di dinas PU yang pemenang tender sudah ditetapkan namun PPK tidak menindaklanjuti.

 

" Nyaris seluruh SKPD terjadi pembatalan proyek sepihak dari PPK," kata Syachril. (ric)

 
Bagikan:

Komentar