Ombudsman Bakal Panggil Paksa Kepala BP PAUD Provinsi Malut

/ Kamis, 11 Januari 2018 / 09.33
TERNATE - Kepala BP PAUD dan Dikmas Provinsi Maluku Utara Ridwan Ali akan dipanggil paksa oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Pasalnya yang bersangkutan tidak pernah memenuhi panggilan dari ombudsman.

 

“ Sudah dua kali kami layangkan surat panggilan klarifikasi namun tidak hadir tanpa keterangan, sehingga ombudsman akan melayangkan surat panggilan yang ke 3 (tiga), Jika dalam panggilan ke tiga ini yang bersangkutan tetap tidak memenuhinya, maka kami akan meminta bantuan Kepolisian Polda Maluku Utara untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa," tegas Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara Sofyan Ali kepada wartawan media ini, Rabu (10/1/2018).

 

Menurutnya, masalah teknis pemanggilan paksa akan kami koordinasikan bersama pihak Polda Maluku Utara sesuai dengan MoU antara Ombudsman RI dengan Kepolisian RI.

 

" Ini merupakan kewenangan lembaga kami yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI," pungkas Sofyan.

 

Sofyan menjelaskan, pemanggilan Kepala BP PAUD dan Dikmas itu sendiri terkait dengan laporan yang sedang ditangani Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara tentang dugaan administrasi yang dilakukan Kepala BP PAUD dan Dikmas Maluku Utara dalam proses pengalihan status pegawai dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh beberapa pegawai yang tidak diikutsertakan dalam proses pengalihan status pegawai tersebut.

 

"Atas tindakan tersebut mengakibatkan empat orang pegawai di BP PAUD dan DIKMAS Provinsi Maluku Utara sampai saat ini belum jelas statusnya ” tuturnya.

 

Kata dia, pengalihan status pegawai BP PAUD dan Dikmas ini berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan juga berdasarkan pada Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi pada UPTD Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

 

“Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Kepala BP PAUD untuk tidak mengakomodir status peralihan keempat pegawainya,” cetusnya.


Rencananya panggilan ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2018 di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara, tutupnya. (RN)
Komentar Anda

Berita Terkini