Panwaslu Kota Tikep Imbau ASN Taati Aturan

/ Kamis, 11 Januari 2018 / 21.03
TIDORE - Panitia Pengawas Pemilu mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di Kota Tidore Kepulauan agar mampu menjadi contoh yang baik dalam penegakan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

 

“ Saya berharap para ASN sebagai pelayan publik dan abdi negara khususnya di Kota Tikep agar menjadi contoh yang baik dalam penegakan regulasi kepemiluan. Dan ini menjadi kewajiban bagi ASN untuk menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014,” tutur Ketua Devisi Hukum Penindakan Panwaslu Kota Tikep Bahrudin Tosofu, kepada Nusantaratimur.com, Kamis (11/1/2018).

 

Bahrudin menjelaskan, ASN harus mampu menjaga netralitas dan tidak terlibat kampanye mendukung calon tertentu dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018, dan itu wajib dan harus dilaksanakan.

 

“ Larangan ini sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 71 dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dan juga surat Edaran KSN Nomor B-2900/KSN/11/2017 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negri Sipil pada Pilkada serentak 2018 dan di samping itu juga Surat Edaran Menpan RB No. B71/m.MS.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2019,” pungkasnya.

 

Kata Bahrudin, sebelumnya sebagai langkah pencegahan Panwaslu Kota Tidore Kepulauan beberapa waktu lalu sudah layangkan surat himbauan ke Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan dengan Nomor : 0502/67/PWS-KTK/1/2018 Himbauan netralitas Pejabat dan ASN dan larangan ikut kampanye mendukung calon tertentu dalam PILKADA 2018.

 

Olehnya itu, panwaslu Kota Tidore Kepulauan juga memberikan instruksi ke panwascam agar melakukan upaya pencegahan pelanggaran oleh ASN yang ada di kecamatan melalui surat resmi kepada camat, lurah dan Kepala Desa terkait netralitas ASN dalam Pilgub.

 

“Salah satu cara menciptakan pemilihan yang berkualitas tentunya dengan mendorong proses penyelenggaraan pemilu yang taat asas dan aturan yang berlaku,” katanya. (dar)
Komentar Anda

Berita Terkini