Dua Tahun Tak Berkantor, Eks Kabiro Umum Pemprov Malut Terima Gaji

/ Rabu, 21 Maret 2018 / 20.04
Sumber : Bertuahpos

SOFIFI -  Sepatutnya  Aparatur Sipil Negara (ASN) bertahun-tahun tidak masuk kantor harus  diberikan sanksi displin sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang displin PNS. 

Salah satunya adalah Mantan Kepala Biro Umum Perlengkapan Setda Pemprov Maluku Utara  Imran Halil selama dua tahun belakangan ini tidak lagi berkantor. Pasca dinonjob dari jabatannya sebagaimana dikutip dari Media Brindonews.com yang dikonfirmasi melalui via Whatsapp. Rabu (21/3/2018). 

Pasca dinonjobkan dari jabatanya sebagai Kepala Biro Umum, Imran mengaku ditempatkan di Sekretariat Daerah berdasarkan dengan Surat Keputusan (SK) nonjob.  “ saya di nonjob dan ditempatkan di sekretariat daerah dan tidak tahu mau bekerja apa, semestinya pejabat yang dinonjob harus dipindahkan ke dinas lain meski itu sebagai staf,” tutur Imran.

Imran juga mengakui masih menerima gaji setiap bulan, meskipun tidak masuk kantor, akan tetapi sering-sering ke kantor hanya saja tidak tahu kerja di dinas mana.  “ Iya memang benar saya masih terima gaji setiap bulan, akan tetapi saya tidak tahu ditempatkan dinas  dimana,  SK nonjob itu hanya di cantumkan sekretariat daerah,” Aku Imran.

Ia juga mengaku, selain dirinya  ada sejumlah mantan pejabat yang nonjob tidak masuk kantor. “ Bukan hanya saya, tetapi hampir semua pejabat yang di nonjob  itu tidak masuk kantor,” bebernya.

Di tempat terpisah, Darwis Pua Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Maluku Utara ketika dikonfirmasi mengenai persoalan ini telah membenarkan bahwa Imran Halil  masih sebagai PNS di Biro Umum. “ Iya beliau masih PNS Biro Umum,” ungkapnya.

Disinggung soal upah kerja yang diterima setiap bulan. Darwis sendiri  menyarankan kepada awak media untuk menanyakan langsung ke Inspektorat. 
“ Ada baiknya tanya langsung ke Inspektorat terkait dengan pelanggaran,” tutupnya. 

Sementara penegakkan displin PNS yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.  Yakni, Bagi PNS yang tidak masuk kerja 1-15 hari akan dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan, antara lain teguran tertulis dan lisan. Bagi PNS yang tidak masuk selama 16-30 hari akan dikenakan sanksi sedang, seperti, penundaan kenaikan gaji dan pangkat. Kemudian, bagi PNS tidak masuk 31-46 hari atau lebih akan di sanksi berat, yakni berupa penurunan pangkat dan jabatan sampai dengan pemberhentian tidak hormat. (tim)

Komentar Anda

Berita Terkini