Dugaan Money Politic Terhadap Paslon AGK-YA Sangat Keliru

/ Jumat, 23 Maret 2018 / 22.53
Tim Hukum AGK-YA
TERNATE - Tim hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara KH. Abdul Ghani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA) klarifikasi terkait dugaan pelanggaran pemilu “ money politic” yang dilaporkan Panwaslu Pulau Taliabu saat melakukan kampanye  di Desa Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat. 

" Indikasi atau dugaan tindak pidana pemilu money politic yang disangkakan Panwaslu Pulau Taliabu terhadap paslon AGK-YA itu sangatlah keliru,” ungkap Koordinator Tim Hukum AGK-YA Iskandar Joisangdaji melalui Siaran Persnya di Hotel Kedaton,  Akehuda Ternate. Jumat (23/3/2018).

Iskandar menjelaskan, saweran atau saro yang dilakukan juru kampanye AGK-YA Muhaimin Syarif kepada masyarakat di Desa Kawalo, Pulau Taliabu merupakan adat istiadat desa setempat dan tak bisa dihilangkan, tandasnya.

Meskipun demikian, kata Iskandar diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Kepala Daerah telah mengatur dengan tegas bahwa money politic merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak segampang itu kemudian di kaitkan dengan peristiwa yang terjadi di Desa Kawalo Pulau Taliabu.

Lanjutnya , jika dimaknai dalam asas legalitas yang mana di dalamnya ada asas legalitas formil dan asas legalitas materil, tradisi Saro tidak bisa dikatakan sebagai satu perbuatan pidana pemilu. Sebab tradisi saro merupakan adat istiadat masyarakat untuk penjemputan tamu yang sudah terjadi turun temurun atau kebiasaan  sebuah tradisi masyarakat setempat. Sehingga, saro atau saweran yang dilakukan Muhaimin Syarif (ketua DPC Partai Gerindra Pulau Taliabu) terhadap lima penari itu tidak bisa dikatakan sebagai pelanggaran kampanye atau money politic. 

"Sebab, menurut kami itu tidak bisa dikatakan sebagai satu perbuatan pidana atau pelanggaran pemilu karena dia tunduk dalam satu asas legalitas materiil, jelas Iskandar. 

“ Asas legalitas materiil dimaknai dalam dua fungsi yaitu fungsi negatif dan fungsi positif. Akan tetapi, apa yang dilakukan di desa Kawalo itu bukan merupakan satu perbuatan pidana, karena tidak dicelah oleh masyarakat sehingga Panwaslu Kabupaten Pulau Taliabu keliru memakainya,” tutupnya.

Sementara itu, Muhammad Thabrani menambahkan, berdasarkan PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye yang mana diatur dalam pasal 5 (lima), salah satu metodenya adalah kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang - undangan. 

"Artinya, pasangan calon bisa menggunakan kegiatan lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 PKPU nomor 4 tahun 2017 yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf e,” ungkapnya.

Itu sebabnya, menurut Thabrani apa yang di lakukan tim kampanye AGK-YA tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Pasalnya,  dalam PKPU ini menyebutkan partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye melaksanakan kegiatan lain (pentas seni, panen raya, konser musik) sehingga hal itu masuk dalam kebudayaan, ujarnya. (RN)

Komentar Anda

Berita Terkini