Hasil Musrembang Harus Mengakomodasi Kebutuhan Publik

/ Selasa, 20 Maret 2018 / 22.34
Kantor Walikota Tidore Kepulauan

TIDORE- Dalam rangka menetapkan program Kerja SKPD lewat forum musrenbang adalah bagian dari pemenuhan syarat Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memuat rancangan kegiatan prioritas pembangunan daerah, serta issue-issue yang strategis. 

Hasil musrenbang yang dibahas Pemkot Tidore Kepulauan akan dikawal oleh Pemuda Pemerhati Pembangunan Kota Tidore Kepulauan. 

“ Kami meminta kepada Pemkot Tidore Kepulauan agar konsisten dan serius dalam melaksanakan ketetapan hasil musrenbang yang digelar pada tanggal  16 Maret 2018 pekan Lalu,” ungkap Risman Tidore kepada wartawan media saat ditemui Djoung cafe. Selasa (20/3/2018). 

Ia menjelaskan, musrenbang merupakan forum pemangku kepentingan untuk membahas usulan program kegiatan prioritas yang hendak diparipurnakan. Hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan hingga Kecamatan yang dilakukan sebelumnya sudah memberikan gambaran tentang obyek kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun anggaran mendatang. 

“ Forum musrenbang yang dilaksanakan pekan lalu bukan sekedar agenda seremonial tahunan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan akan tetapi forum musrenbang harus memberikan spirit serta paradigma baru dalam rangka menetapkan program pembangunan daerah sesuai dengan visi  misi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan yakni kota Jasa Berbasis Agro-Marine,” ungkap Risman.

Olehnya itu, OPD diwajibkan untuk menetapkan kerangka kerja maksimal. target kerjanya seperti apa, capaian kinerja harus selalu ada, dan juga dapat dirasakan oleh masyarakat secara nyata.

“ Sejauh ini Pemkot Tikep masih konsisten dengan kebijakan yang di fokuskan pada Infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan, sehingga seluruh kepala OPD dan jajarannya di Kota Tidore Kepulauan terus berjibaku meningkatkan prestasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Tidore kepulauan secara merata,” ujarnya.

" Seluruh program yang ada di pemerintah pusat kemudian Pemerintah Provinsi hingga kepada Pemerintah Daerah kemudian turun ke tingkat Kecamatan dan kelurahan/Desa keseluruhannya harus sinkron dan sinergis sehingga outputnua yang dihasilkan dapat berkualitas demi Kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (dar)

Komentar Anda

Berita Terkini