Kasus Ketua PKPI, Gakumdu Harus Periksa KPU Malut

/ Selasa, 27 Maret 2018 / 02.39
Abdul Kader Bubu (Dosen Hukum Tata Negara Unkhair Ternate)
TERNATE - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara telah melakukan proses hukum  Masrul Hi Ibrahim selaku Dewan Perwakilan Provinsi (DPP) PKP Indonesia.

Sementara proses pemeriksaan  sudah hampir rampung, dan kemungkinan yang bersangkutan bakal ditetapkan tersangka. 

Mengenai kasus ini, Menurut  Pusat Konsultasi Bantuan Hukum  Unkhair Ternate Abdul Kader Bubu ketika dimintai pendapatnya. Ia mengatakan bahwasanya dalam kasus pidana pemilu tentang pendaftaran pasangan calon dari partai politik yang tidak di legalisasi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) itu dugaan berdasarkan pasal 186 A yang sudah di lakukan, ungkap Abdul Kader Bubu Saat di temui awak media ini di Kedai Buyung Ternate. Senin (26/3/2018).

Lebih lanjut, kasus ini pihak Gakumdu terkesan membiarkan KPU tidak diproses, sehingga  Gakumdu di nilai melakukan tebang pilih. Padahal  ketentuan pasal 186 D  menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu harus di jerat dan  penyidik Gakumdu sudah tahu betul pasal 186 A ayat 1 dan 2.  

“ Seharusnya KPU harus di periksa  dalam kasus ini sebab rangkaian proses ini sama antara KPU dan Masrul,” tandasnya. 

Abdul Kader menjelaskan bahwa pendaftaran hari pertama pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Maluku Utara  Masrul Hi. Ibrahim turut mendaftarkan pasangan H. Burhan Abdurahman dan Ishak Jamaluddin (BUR-JADI) pada tanggal 8 Januari 2018. 

Sementara itu  KPU menerima pendaftaran itu dengan tanda terima dan  ada berita acara. Pada waktu yang sama KPU Telah mengesahkan PKPI sebagai partai pengusung Bur-Jadi dengan partai pendukung lainnya.  

Tetapi tanggal 10 Januari  KPU Malut juga  mendaftarkan PKPI yang mendukung pasangan AGK-YA dan proses yang terjadi Bawaslu ternyata sah menerima partai yang berhak mengusung pasangan calon AGK-YA, bebernya. 

Berdasarkan putusan Bawaslu menggambarkan bahwa  ini ada proses kesengajaan yang dilakukan pemerintah  pada tahap pendaftaran khususnya PKPI ketika mendaftarkan pada pasangan Bur-Jadi. 

“ Secara aspek khusus hukum penyelenggara pidana pemilu terpenuhi. Karena mereka dan Masrul Hi. Ibrahim turut bersama-sama, apabila  dibiarkan dan Bawaslu hanya sekedar memproses Asrul dan tidak memproses KPU ini berarti ada dugaan permainan di dalamnya,” duga Abdul Kader.

Lanjutnya, ada dugaan permainan antara Bawaslu sendiri kemudian Gakumdu dan KPU. Sehingga KPU dibiarkan tanpa di periksa sebagaimana pernyataan Bawaslu Malut bahwa Masrul Hi. Ibrahim  akan di dikriminalkan secara proses hukum terkait dengan pidana pemilu yang di jerat sesuai ketentuan pasal 186 A ayat 1, tetapi mestinya bukan hanya Masrul Hi. Ibrahim saja, namun pasal 187 ayat 2 tidak bisa di pisahkan.

Bahkan, peristiwa ini di lakukan secara bersama-sama Masrul Hi. Ibrahim  datang sebagai partai pengusung di terima oleh KPU dengan unsur sengaja, dan di sisi lain  KPU juga menerima yang bersangkutan dengan partai yang sama dari pasangan calon yang lain artinya proses ini sudah selesai dengan unsur penyelenggara.

“ Saya pikir teman-teman kepolisian dan kejaksaan yang bergabung dalam Gakumdu pasti tahu benar terhadap permasalahan ini  yang di lakukan oleh KPU. Apalagi pernyataan anggota Bawaslu Malut bahwa terbukti Masrul Hi. Ibrahim sudah di periksa, namun kita belum tahu betul kejelasan KPU apakah sudah di periksa, jika belum diperiksa berarti KPU diskriminasi,” paparnya.

Abdul Kader Bubu selaku Dosen Hukum Universitas Khairun Ternate meminta kepada Gakumdu agar segera periksa KPU jangan hanya  Ketua PKPI saja. 

“ Pekan ini harus tuntas jangan tebang pilih. ini baru adil dalam proses penegakan hukum pemilu, jika tidak kinerja Gakumdu tidak bisa di percaya dan patut diragukan. Apabila Masrul dikriminalkan dan KPU juga mesti dikriminalkan,” ujarnya. (cul)

Komentar Anda

Berita Terkini