Kinerja AGK Pada Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Editor: Admin author photo

KH. Abdul Ghani Kasuba


SOFIFI-  Tiga tahun memimpin Maluku Utara,  KH. Abdul Ghani Kasuba memperoleh prestasi yang luar biasa. Hal itu dibuktikan pada aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, jika lihat maka pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2014 sebesar 24.042.076,7 juta rupiah, pada tahun 2015 sebesar 26.640.785,9 juta rupiah, menjadi 29.165.227,9 juta rupiah pada tahun 2016, dan pada Triwulan II 2017 sebesar 7.919,5 miliar rupiah. Data Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dengan tahun dasar 2010 selama periode 2014 – Triwulan II Tahun 2017.

Sementara besaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun dasar 2010 (ADHK 2010) menurut lapangan usaha terus mengalami kenaikan, yaitu sebesar 20.381.033,9 juta rupiah pada tahun 2014, pada  tahun 2016 sebesar 21.556.321,8 juta rupiah, dan pada Triwulan II 2017 sebesar 5.712,9 miliar rupiah.

Ada tiga pertumbuhan tertinggi di Provinsi Maluku Utara adalah Kota Ternate sebagai pertumbuhan tertinggi pertama dengan nilai PDRB ADHB Tahun 2016 sebesar 7877.132,1 dan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara sebesar  26,91 persen. Pertumbuhan tertinggi kedua adalah Kabupaten Halmahera Utara dengan nilai PDRB ADHB Tahun 2016 sebesar 4.451.545,0 dan Kontribusi terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara sebesar 15,21 persen. Pertumbuhan tertinggi ketiga, Kabupaten Halmahera Selatan dengan nilai PDRB ADHB Tahun 2016 sebesar  4.363.999,5 dan Kontribusi terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara sebesar 14,91 persen.

Sementara itu, pada aspek laju pertumbuhan perekonomian Maluku Utara berdasarkan PDRB ADHK 2010 menurut Kabupaten/Kota tumbuh dengan laju sebesar 6,36 persen pada Tahun 2013, yang kemudian menurun menjadi sebesar 5,49 persen pada tahun 2014,  sedangkan pada tahun 2015 naik menjadi sebesar 6,10 persen, namun kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi sebesar 5,77persen.

Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 dicapai oleh Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 11,25 persen, menyusul Kota Ternate sebesar 8,02 persen sebagai dua daerah yang pertumbuhannya diatas pertumbuhan provinsi, sedangkan kabupaten kota lainnya pertumbuhannya dibawah provinsi, dan yang paling terendah pertumbuhannya Kabupaten Halmahera Utara yaitu sebesar 4,03 persen.

Sebab, struktur sektor ekonomi suatu wilayah dapat dilihat melalui besarnya peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB. Indikator ini memberikan informasi tentang kategori lapangan usaha penopang utama perekonomian di suatu wilayah.   Ekonomi Maluku Utara tahun 2016 tumbuh 5,77 persen. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih mendominasi perekonomian Maluku Utara. Sekitar 24,96 persen nilai tambah dari aktivitas perekonomian di Maluku Utara tahun 2016 dihasilkan oleh aktivitas perekonomian di kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Selama kurun waktu 5 tahun, peranan kategori ini terhadap perekonomian Provinsi Maluku Utara mengalami fluktuasi namun terdapat kecenderungan menurun, walaupun pada tahun 2016 mengalami penguatan. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2013 berperan 25,75 persen sedangkan pada tahun 2016 menurun menjadi 24,96 persen.


Selama periode 2013-2016, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 50 persen). Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 30 - 33 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik cukup besar. Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 25 s.d 27 persen. 

Pada tahun 2013-2014 perdagangan internasional Provinsi Maluku Utara yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor luar negeri, menunjukkan bahwa nilai ekspor luar negeri cenderung lebih tinggi dari nilai impor negeri. Kecenderungan perdagangan internasional Provinsi Maluku Utara dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi “surplus”, namun mulai tahun 2015 menunjukkan hal yang sebaliknya. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2014, adanya pelarangan ekspor luar negeri dalam bentuk bahan mentah. 

Pada perdagangan dalam negeri Provinsi Maluku Utara yang direpresentasikan dengan komponen net ekspor antar daerah, menunjukkan bahwa nilai impor antar daerah lebih besar dari nilai ekspor antar daerah pada tahun 2013-2016. Pada aspek  perdapatan perkapita merupakan indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk Maluku Utara. PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut.

Tak hanya itu, angka pendapatan perkapita setiap tahunnya terus menunjukkan peningkatan. Pendapatan perkapita penduduk (ADHB 2010) pada tahun 2014 sebesar Rp.21.118.168,61,- kemudian tahun 2015 meningkat menjadi sebesar Rp.22.912.114,56,- hingga PDRB perkapita mencapai Rp.24,59 juta pada tahun 2016.

PDRB perkapita atas dasar harga konstan merupakan gambaran nilai tambahan bruto yang diciptakan penduduk Maluku Utara melalui aktivitas produksi yang mempertimbangkan angka inflasi dengan menggunakan tingkat harga tahun 2010. Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga konstan dilihat dari grafik, dimana dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan pertumbuhan dari Rp.16.867.384,32,- pada tahun 2014, hingga kemudian menjadi Rp.17.531.347,58,- pada tahun 2015 dan menjadi 18,18 juta pada tahun 2016.
Sementara inflasi yang merupakan presentasi kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Kenaikan IHK inilah yang dikenal dengan Laju Inflasi.

Jika melihat pola inflasi tahunan selama tahun 2013 – 2016, inflasi Maluku Utara yang direpresentasikan Kota Ternate menunjukkan perkembangan fluktuatif. Pola inflasi masih berada diatas nasional kecuali pada tahun 2016. Perkembangan inflasi tahunan Kota Ternate (Malut) dan Nasional. Sedangkan pada Juni 2017, Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 1,55 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 133,49. Sedangkan Nasional mengalami inflasi sebesar 0,69 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 129,72. Dari 82 kota IHK, 79 kota mengalami inflasi dan sisanya mengalami deflasi, dimana inflasi tertinggi terjadi di Kota Tual sebesar 4,48 persen, Kota Kendari sebesar 3,58 persen, dan Kota Ambon sebesar 2,91 persen. Inflasi tahun kalender Kota Ternate sebesar 2,47 persen dan inflasi year on year Kota Ternate sebesar 3,92 persen. Sedangkan inflasi tahun kalender dan inflasi year on year Nasional yaitu masing-masing sebesar 2,38 persen dan 4,37 persen. 

Pada Indeks Gini ratio (koefisien gini) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Gini ratio ada di antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Gini ratio, menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai Gini ratio adalah 0 (nol), maka artinya terdapat kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai 1 (satu), berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. Untuk Provinsi Maluku Utara terjadi kecenderungan menuju kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan. 

Di sisi lain, Indeks Ketimpangan Regional di  Provinsi  Maluku Utara yang  diukur menggunakan  perhitungan  Indeks  Williamson  menunjukkan  angka  yang semakin  menurun  mendekati nol meskipun penurunan  yang  terjadi  tidak  terlalu  signifikan. Pada tahun 2010 angka indeks sebesar 0,2648 (ADHK) menjadi meningkat pada tahun 2013 sebesar 0,2759 (ADHK) dan menurun hingga menjadi sebesar  0,2659 (ADHK) pada Tahun 2014. Penurunan  ini menunjukkan  bahwa  pembangunan  di Provinsi Maluku Utara semakin mendekati merata dan adanya perbaikan dalam pengelolaan pembangunan yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan antarkabupaten/kota. Alat analisis tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata PDRB per kapita sebagai sumbu horisontal, maka kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu:
  1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and high income), daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi yaitu Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Utara;
  2. Daerah maju tetapi tertekan (high income but low growth), daerah yang memiliki PDRB perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi yaitu Kabupaten Halmahera Tengah;
  3. Daerah berkembang cepat (high growth but low income), adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi tingkat PDRB per kapita lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi yaitu Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Pulau Morotai; 
  4. Daerah relatif tertinggal (low growth dan low income), adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat,Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu. (Tim)
Share:
Komentar

Berita Terkini