KPK Supervisi 11 Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kajati Malut

/ Jumat, 30 Maret 2018 / 03.24
Apris R. Lingua (Kasi Penkum Kajati Malut)
TERNATE- Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) mengelar pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara diruang rapat Kejati sekira pukul 10:00 WIT selama lima (5) jam dalam rangka  supervisi dan mengkroscek data-data sejumlah kasus korupsi yang ditangani selama ini.

Dari hasil pertemuan dua institusi penegak hukum itu, terdapat 11 kasus Tindak Pidana  Korupsi (Tipikor) yang sementara ditingkatkan ke proses penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara diantaranya sebagai berikut: 

  1. Kasus Tipikor APBD Kabupaten Halmahera Barat tahun 2013 pada anggaran tak terduga pada dinas kesejahteraan sosial Rp 952.750.000 yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halbar. 
  2. Kasus Tipikor Pengelolaan pajak kendaraan bermotor  (PKB) dan balik nama kendaraan bermotor  (BPKB ) pada kantor samsat Kota Ternate 2014.
  3. Kasus Tipikor Bantuan sosial dan dana subsidi pada perusahaan daerah prima niaga Halsel tahun 2007,2008, dan 2009.
  4. Kasus Tipikor APBD 2013 Kabupaten Halbar yaitu pada anggaran tak terduga pada dinas Kesejahteraan sosial tahun anggaran 2013 yang mengakibatkan kerugian negara Rp952.750.000.
  5. Kasus Tipikor pada bagian hukum sekretariat Kabupaten pulau morotai dalam kegiatan bantuan hukum dan jasa konsultasi hukum tahun anggaran 2015.
  6. Kasus Tipikor Penyalagunaan dana bantuan operasional sekolah (Bos) tahun 2014, 2015 dan 2016 pada SMP Negeri 42 Halsel di kecamatan Kayoa.
  7. Kasus Tipikor Penyalahgunaan dana program bimbingan dan penyuluhan pekerja sosial masyarakat di dinas sosial Halbar 2013 sebesar Rp300.000.000 lebih.
  8. Kasus Tipikor Penyalahgunaan dana pembayaran tunjangan pendapatan aparatur pemerintah desa (TPAPD) dari tunjangan TPABPD tunjangan inisiatif dan dana perayaan hari besar nasional.
  9. Kasus Tipikor entang kekurangan penerimaan pembayaran biaya balik nama kendaraan bermotor pada UPTD Samsat Kota Ternate 2015 sebesar Rp 5.350.733.945.45.
  10. Kasus Tipikor Penyalahgunaan anggaran alokasi dana desa Kabupaten pulau Morotai 2013 pada badan pemberdayaan masyarakat. 
  11. Kasus Tipikor Penggunaan dana jaminan kesehatan daerah  (Jamkesda) di dinas kesehatan Haltim 2013, dan 2014.

Menurut Kasi Penkum Kejati Malut Apris R. Lingua bahwa kedatangan KPK hanya mengkroscek data  11 kasus yang sudah dilakukan penyidikan, tetapi bukan soal materinya. 

"KPK datang itu hanya menanyakan SPDP terkait kasus korupsi yang ditangani Kejati sudah sejauh mana," ujarnya. (Tim)
Komentar Anda

Berita Terkini