Ombudsman Malut Kaji Problem Pelayanan e-KTP di Halsel

/ Jumat, 23 Maret 2018 / 17.42
Sofyan Ali (Kepala Ombudsman RI Perwakilan Malut)
TERNATE – Kepala Kantor Wilayah  Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara Sofyan Ali   akan membuat kajian System Review (SR) tentang problem penyelenggaraan pelayanan e-KTP di Kabupaten Halmahera Selatan.

Hal ini perlu dilakukan, mengingat jumlah penduduk di Kabupaten Halsel sebagian belum melakukan perekaman e-KTP yang cenderung lebih tinggi ketimbang di Kabupaten/Kota lainnya.

“Jumlah warga di Kabupaten Halmahera Selatan yang wajib KTP sebanyak 172.431 penduduk. Dan yang sudah melakukan perekaman sebanyak 59% dari jumlah tersebut atau 101.698 penduduk, sisanya sebanyak 41% atau 70.733 penduduk belum melakukan perekaman. Jumlah tersebut merupakan jumlah penduduk di Provinsi Maluku Utara yang paling tinggi belum melakukan perekaman e-KTP,” ungkap Sofyan Ali. Jumat (23/3/2018).

Lanjut Sofyan,  apabila tidak memiliki e-KTP, maka akan berdampak universal bagi tiap-tiap warga Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan begitu, warga yang tidak memiliki e-KTP tidak dapat membuat SIM, tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam pemilu, tidak dapat menggunakan BPJS, tidak dapat membuat rekening bank, dan lain-lain, tandasnya.

Kata dia, tujuan diadakannya kajian sistemik untuk menghasilkan saran bagi Pemkab Halsel dalam rangka perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya penyediaan e-KTP.

 “Pelaksanaan kegiatan SR rencananya akan dilaksanakan dengan melakukan pengambilan data awal pada bulan April pada beberapa wilayah di Kabupaten Halmahera Selatan, dan mengambil lokasi di kecamatan yang paling banyak belum melakukan perekaman e-KTP serta kecamatan yang paling banyak sudah melakukan perekaman e-KTP, ujarnya. (Cul)
Komentar Anda

Berita Terkini