Panwaslu Kota Tikep Terus Suarakan Netralitas ASN

Editor: Admin author photo
Bahrudin Tosofu (Anggota Panwaslu Kota Tikep)

TIDORE -  Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan terus mensosialisasikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)  pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara.

ASN dilarang berpolitik tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015.

Tak hanya itu, ASN dibentengi dengan aturan  PP 42 Tahun 2004, PP 52 tahun 2010, Surat Edaran Menpan RB, Surat Edaran Mendagri. Berbagai aturan tersebut, dengan jelas-jelas melarang adanya PNS ikut terlibat dalam aksi dukung-mendukung bakal calon kepala daerah, ungkap  Divisi Hukum dan Penindakan Panwaslu Kota Tidore Kepulauan, Bahrudin Tosofu  kepada wartawan media ini saat di temui di ruang kerjanya Sabtu. (17/3/2018) 
Bahrudin menyebutkan, soal netralitas ASN sudah  berulang-ulang disampaikan, bahkan sudah melayangkan surat himbauan kepada Pemkot Kota Tidore Kepulauan terkait Netralitas ASN pada Pilgub. 

" Bila terbukti ASN terlibat pada pilgub nanti, sanksi terberatnya pemecatan tidak hormat," tegasnya.
Tak hanya itu, Panwaslu Kota Tidore Kepulauan sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh ASN, baik Pemkot Tidore Kepulauan sampai jajarannya ditingkat bawah.

"Segala peraturan tersebut harus dipatuhi para ASN khususnya di Kota Tidore Kepulauan.  Jika ketentuan tidak dilakukan atau melakukan apa yang harus tidak dilakukan, itulah yang disebut pelanggaran," ujarnya.

ASN dilarang ikut dalam kampanye apalagi PNS ikut serta dalam mobilisasi masa kampanye dengan menggunakan fasilitas milik negara, tutupnya. (dar)

Share:
Komentar

Berita Terkini