Pemkot Tikep Dinilai “ Anaktirikan” Tiga PTS

/ Senin, 19 Maret 2018 / 22.36
Demo tiga PTS di Kantor Walikota Tidore Kepulauan

TIDORE  -   Merasa dianaktirikan tiga Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kota Tidore Kepulauan melakukan demonstrasi  ke kantor walikota dan Kantor DPRD Tikep untuk mempertanyakan dasar kebijakan pemberian dana hibah.Senin (19/3/2018).

Ratusan mahasiswa bersama tiga unsur pimpinan PTS melakukan orasi, namun tak lama kemudian pihak pemerintah setempat meminta  massa aksi masuk untuk melakukan hearing bersama dengan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen bersama jajarannya.

Ironisnya, dalam hearing tersebut nyaris memicu kericuhan di Aula Sultan Nuku Kantor Walikota.  
Hasil pantauan media ini, Ketua STMIK Tidore Mandiri Sofyan Do Bagus dengan suara lantang mempertanyakan dasar kebijakan pemerintah daerah setempat sehingga hanya memberikan dana hibah senilai Rp 1 Miliar ke Universitas Nuku, sementara tiga perguruan tinggi lainnya seperti Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara dan Akademi Kebidanan Gatra Buana, justeru tidak diberikan bantuan sebagaimana pihak kampus Nuku. 

"Kita pertanyakan dasarnya apa sehingga pemerintah daerah melakukan ketidakadilan terkait pemberian dana hibah ini," kata Sofyan yang disoraki mahasiswa.

Menanggapi pertanyaan ini, Wawali Muhammad Sinen menjelaskan bantuan berupa hibah diberikan, karena terdapat beberapa persoalan yang menjadi pertimbangan, seperti masalah jumlah fakultas dan permohonan bantuan berupa proposal.  "Dasar kita sudah cukup jelas sehingga kita memberikan bantuan berupa hibah senilai Rp 1 Miliar itu," tandasnya.

Rupanya jawaban tersebut tidak cukup diterima Sofyan mewakili ketiga perguruan tinggi tersebut. Bahkan Sofyan meminta wakil walikota bersama jajarannya agar mengkaji kembali amanat undang-undang dan sejumlah dasar hukum yang mengatur tentang pendidikan. 

Wakil walikota kemudian menawarkan agar ketiga perguruan tinggi tersebut dapat bersabar pada APBD tahun 2019 mendatang.  "Untuk tahun ini anggarannya sudah tidak bisa kita rubah, karena anggaran sudah jalan," kata wakil walikota menawarkan.

Tawaran tersebut kemudian ditolak ketiga perguruan tinggi tersebut. "Untuk tahun 2019, kita mengharamkan baik dosen maupun mahasiswa kita meminta bantuan kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan,” tukas Sofyan.

Dalam hearing itu,  pihak Pemkot Tikep bersama tiga PTS yang berlangsung panas, dan tidak menemui titik temu, sehingga para pendemo kemudian keluar dan menuju DPRD untuk meminta keadilan.

Sayangnya, dari pertemuan dengan beberapa anggota DPRD yang dipimpin wakil ketua DPRD Kota Tikep. Alhasil menenuai jalan buntu, sebab menurut Mochtar Djumati “ sekarang anggaran sudah jalan, dan permintaan agar nilai bantuan sebesar Rp 1 Miliar ini harus dibagi, nanti besok baru kita lakukan rapat bersama seluruh anggota DPRD.Karena APBD tahun ini sudah diketuk," terang politisi partai Nasdem ini. (dar)

Komentar Anda

Berita Terkini