Penegak Hukum Diminta Lidik Kasus Ilegal Logging di Pulau Obi

/ Rabu, 21 Maret 2018 / 23.39
Aksi DPD Laki dan Bappor di Kantor Dirkrimsus Polda Malut
TERNATE - Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPD LAKI) Malut Bersama Barisan Pelopor Pemuda Obi (BAPPOR) mengelar aksi unjuk rasa di depan, PT.Harita Grup atau PT.Poleko Yusbarson, Kejaksaan Tinggi Malut dan Polda Malut. Rabu (21/03/2018).

Wakil Ketua DPD Laki Malut Fahri Sumarto dalam orasinya menyampaikan pihaknya meminta agar segera menuntaskan kasus korupsi yang ada di meja hijau yang melibatkan beberapa pejabat daerah yang ada di Maluku Utara. 

" Dalam kajian kami kasus-kasus petinggi negeri ini terkesan di diamkan oleh Kejati Malut, hal itu memicu kecewaan dan bentuk tidak kepercayaan dengan tindakan penegak hukum yang mengawal kasus yang ada,” tandasnya.

Selain itu, Risno Lahidi yang merupakan putra asli obi dalam orasinya menyampaikan,  Jika Pemerintah Daerah dan Pemerintah provinsi belum juga memperhatikan masyarakat pulau Obi yang sementara ini menderita karena dampak dari perusahan-perusahan yang beroperasi di Pulau Obi, maka jangan heran kami akan melakukan aksi besar-besaran dengan masa yang lebih banyak.

"kami meminta Pemprov Malut pada masa kepemimpinan AGK-MANTHAB agar bertanggung jawab atas kondisi dan banjir bandang yang menimpa masyarakat kecamatan Pulau Obi". Jelasnya 

Risno juga mendesak Polda dan Kejati Malut agar menindak lanjuti kasus ilegal logging yang diduga melibatkan PT. Poleko Yusbarson. “ Akibat aktivitas penambangan liar di bibir kali menyebabkan banjir di pemukiman masyarakat,” cecarnya.

Tak hanya itu, massa juga meminta pihak penegak hukum untuk memeriksa seluruh pengelolaan kayu bulat yang di lakukan oleh PT.POLEKO YUBARSON serta periksa legilitas izin reklamasi pantai pada perusahan Nikel, PT. HARITA Grup.

"Kami juga meminta kepada Polda Malut Agar segera memeriksa Kadis kehutanan Halsel dan Kapala Badan Penanggulangan Bencana Alam Halsel atas pelanggaran jambatan darurat jalan basah bronjong dengan anggaran 4.80.000.000 tanpa melalui tender langsung,” ujarnya.

Bappor dan DPD Laki Malut menegaskan kepada perusahan-perusahan yang hanya mengambil hasil alam di pulau obi dan tidak bertanggung jawab atas dampaknya. maka segera angkat kaki dari jazirah  Pulau Obi, jika beberapa permintaan kami diatas tidak di akomodir maka kami pakai cara kami sendiri selaku putra Daerah, tegas Risno. (RN)

Komentar Anda

Berita Terkini