Sahril Hi Rauf Terganjal Duduki Kursi Wakil Ketua DPRD Halut

/ Jumat, 23 Maret 2018 / 19.28
Jubir DPD Partai Hanura Malut Sukardi Marsaoly saat menyerahkan surat edaran DPP kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Utara.

TERNATE- 
Langkah Sahrul Hi. Rauf terganjal untuk menggantikan Henly Leky dari kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara. 

Pasalnya,  kedudukan Henly Leky sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara tetap kokoh. Mengingat, DPP Partai Hanura  kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor A/010/DPP-Hanura/II/2018.

“ Untuk  Pergantian Antar Waktu maupun pergantian alat kelengkapan di DPRD belum bisa dilakukan, karena status partai saat ini masih dalam sengketa yang dibuktikan dengan adanya putusan sela,” ungkap Sukardi Marsaoly, Juru bicara DPD Partai Hanura Provinsi Maluku Utara.

Sukardi juga meminta kepada Ketua DPRD dan Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Utara agar supaya tidak  memproses surat pengusulan PAW Henly Leky yang diajukan DPP Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang dan Fery Lotun Siregar. 

“ Kami sudah sampaikan surat edaran DPP kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding yang  diserahkan langsung ke Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Utara yang diterima Sekretaris Dewan,” tutur Sukardi Marsaoly melalui pesan singkat kepada media ini. Jumat (23/3/2018).

Lebih lanjut, Sukardi juga  menyarankan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan konsultasi ke DPP Partai Hanura. Sebab  saat ini DPP Partai Hanura  masih memiliki dua versi kepengurusan, namun merujuk pada  hasil putusan PTUN. Maka surat yang di masukkan oleh Bapilu DPD Partai Hanura Provinsi Malut kubu Basri Salama Cs  sudah tidak berlaku. 

“ Surat yang telah ditandatangani Oesman Sapta Odang dan Fery Lotun Siregar untuk menggantikan Henly Leky dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara dengan Sahrul Hi. Rauf dengan sendirinya tidak berlaku lagi,” tegasnya.

Mengingat kata Sukardi,  dalam putusan sela ada satu poin memerintahkan untuk menunda SK Menkumham  yang diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2018. Olehnya itu,    SK yang harus digunakan yaitu Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan Sekretaris Jenderal  Sarifudin Sudding. 

“ Proses pergantian unsur pimpinan di Kabupaten Halmahera Utara belum bisa dilakukan menunggu keputusan hukum tetap atau ingkrah,” ujarnya. (ric)

Komentar Anda

Berita Terkini