Sukardi : DPD Partai Hanura Kubu Basri Salama Cs Tak Punya Legal Standing

/ Senin, 26 Maret 2018 / 23.57
Sukardi Marsaoly
TERNATE-  Dewan Pimpinan Daerah (DPD)  Partai Hanura Provinsi Maluku Utara Sukardi Marsaoly menegaskan kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding  memenangkan gugatan di PTUN. 

Hal itu berdasarkan Surat Keputusan PTUN tertanggal 19 Maret 2018,Otomatis dengan keluarnya SK tersebut Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO)  dan Hery Lantung Siregar tidak memiliki legal standing termasuk Ketua DPD Partai Hanura Maluku Utara Basri Salama dan Ketua DPC Halmahera Utara Sahril Hi Rauf. 

“ Sangat disayangkan pernyataan Sahril Hi Rauf meminta Helny Leky Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara agar patuh pada keputusan DPP.  Ini sangat keliru, perlu diketahui  saat ini Helny Leky juga mempunyai kapasitas yang sama untuk patuh pada putusan PTUN malah  yang melawan itu Sahril Cs sendiri tidak patuh dengan putusan PTUN,” tutur Sukardi Marsaoly melalui siaran persnya. Senin (26/3/2018).

Sukardi menjelaskan bahwa Putusan gugatan PTUN Nomor : 24/G//2018/PTUN.JKT DPP partai HANURA Hasil Munaslub II  tahun 2018 yang Ketua Umun Marsekal Madya (Purn)  Daryatmo dan Sekjen Syarifudding Sudding sebagai Penggugat  melawan Menkumham RI sebagai Tergugat dan yang mengaku DPP Partai Hanura Ketua Umum Oesman Sapta dan Sekjen Herry Lantung Siregar sebagai Tergugat II INTERVENSI  dengan Objek Sengketa adalah SK Menkumham Nomor : MM. HH-01.AH.II.01 Tahun 2018 Tentang Restrukturisasi,  Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DPP partai HANURA  Masa Bakti Tahun 2015 - 2020 tanggal 17 Jan 2018. Dan pada tanggal 19 Maret 2018 telah mengeluarkan Penetapan  PTUN antara lain sebagai berikut:

  1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang dimohonkan Penggugat.
  2. Kewajibkan tergugat (Menteri Hukum dan HAM) untuk menunda pelaksanaan Keputusan Nomor : M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020, tanggal 17 Januari 2018 selama Pemeriksaan sampai Putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali ada Penetapan lain di kemudian hari yang mencabutnya.
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberitahukan berlakunya Penetapan ini kepada pihak-pihak yang bersengketa tersebut  maka  penetapan PTUN mempunyai kekuatan hukum Mengikat (erga omnes)  dan berlaku bagi siapa saja.
  4. Dengan adanya putusan PTUN,  Sukardi menghimbau kepada semua pihak agar tunduk dan patuh terhadap putusan itu, termasuk mematuhi pergantian unsur pimpinan di DPRD halmahera Utara yang saat ini yang diajukan oleh kubu  DPD Partai Hanura  Malut Kubu Basri Salama Cs.     
" Saya menghimbau agar Pimpinan DPRD Kabupaten Halut tidak melakukan langkah yang melawan keputusan pengadilan. Dan kami akan sampaikan kepada Pemerintah Daerah agar tidak memproses pencairan Dana Bantuan Parpol ke DPD dan DPC se- Provinsi Maluku Utara maupun kegiatan lainnya yang mengatasnamakan partai supaya  mematuhi keputusan Pengadilan tersebut dan kepada KPU Se-Kabupaten Kota Provinsi Maluku Utara agar tidak memberikan rekomendasi persetujuan pencairan,” ujarnya. (cul)


Komentar Anda

Berita Terkini