Angkat Tiga Jari, Oknum Pejabat di Halsel Akan Dipanggil Bawaslu Malut

/ Rabu, 25 April 2018 / 19.35
Foto Acara Deklarasi Bebas Malaria, Bupati Halsel BK Bersama Beberapa Kadis Terlihat Menganggat Tiga jari

TERNATE – Sejumlah Pejabat di Pemkab Halmahera Selatan (Halsel) akan segera dipanggil Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku Utara (Malut) untuk dimintai klarifikasi terkait foto bersama  dengan mengangkat tangan tiga  jari dalam acara deklarasi  bebas malaria 2021 yang di selengarakan di Aula kantor Bupati Hasel. Pada Selasa (24/4) kemarin. 

Pasalnya,  angka tiga merupakan jargon politik dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara  KH. Abdul Ghani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA).

Dalam caption foto bersama yang di ambil dalam acara deklarasi bebas malaria 2021 itu. Terlihat Bupati Halsel Bahrain Kasuba, Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Halsel, Kepala Dinas Kesehatan, anggota Polri dan angota TNI terlihat berfoto dengan mengangkat tiga jari yang diduga sebagai pemberian dukungan bagi paslon nomor urut tiga AGK-YA.

“Foto ini kejadianya kemarin tanggal 24 April 2018, dalam acara Deklarasi Bebas Malaria 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel),” tutur Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin saat di konfirmasi melalui WhatsApp. Rabu (25/4/2018).

Lanjut Muksin,  saat Panwas Halsel telah mencari tahu kebenaran foto tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan.

“ Alasan yang diberikan Dinas Kesehatan bahwa mengangkat tiga jari adalah simbol huruf M yang berarti Malaria atau semacam apa gitu”.bebernya terkait penjelasan Dinas Kesehatan
Meskipun telah ada penjelasan dari Dinas Kesehatan Halsel namun Bawaslu Malut  tetap memanggil pihak bersangkutan untuk dimintai keterangan.

“ Walaupaun sudah  dijelaskan dinas kesehatan, tetapi kami tidak memandang hal itu, namun yang jadi persoalan Bupati Halsel adalah tim kampanye nomor urut tiga, secara otomatis angkat tiga jari dalam forum apa pun pasti ada indikasi politisnya,” kata Muksin.

Untuk sanksi, menurutnya akan diserahkan kepada instansi masing-masing, jika nantinya terbukti, ujarnya. (RN)
Komentar Anda

Berita Terkini