BPK Malut Serahkan LHP Pemkot Tikep

/ Kamis, 19 April 2018 / 19.02
Foto : Kegiatan ini pula dihadiri  Kepala BPKAD Pemkot Tikep beserta  Ketua Partai Politik Kota Tidore Kepulauan.

TIDORE -  Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara (Malut) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan (Tikep) Tahun Anggaran 2017.

Penyerahan LHP dilakukan rapat bersama antara BPK bersama Pemkot Tikep atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD Pemkot Tikep Tahun Anggaran 2017.

Rapat tersebut  dipimpin langsung Asisten Setda Bidang Administrasi Pemkot Tikep Kartini Elake yang dihadiri Kepala Sub Auditor BPK Perwakilan Malut Agus Priyono  bertempat di ruang rapat Kantor Walikota Tikep. Rabu (18/4/2018)

Agus Priyono dalam pemaparannya menyampaikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik, ungkap Agus.

Karenanya, partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada BPK untuk diperiksa akan memperoleh sanksi administratif berupa penghentian keuangan APBN/APBD sampai dengan laporan diterima oleh pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan, tandas Agus Priyono dihadapan Pemkot Tikep.

Agus juga menambahkan, dari pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik Pemkot Tikep Tahun Anggaran 2017.  BPK telah menyimpulkan Partai Politik yang telah mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan parpol sesuai dengan peraturan perundang-undangan ada 3 (tiga) parpol masing-masing adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional, DPD Partai Golkar dan DPD Partai Hanura.

Sedangkan, kata Agus, Parpol yang telah mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan parpol sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan pengecualian pada hal-hal tertentu yang dinilai. Ada 7 (tujuh) parpol yakni Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, DPC Partai Gerindra, DPD PKS, DPD Partai Nasdem, DPC PPP, DPC PDI-Perjuanagn dan DPC PKB, tukas Priyono.

Seiring dengan hal itu, Kartini Elake menegaskan bahwa bantuan pemerintah daerah ini diberikan kepada parpol yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memenuhi persyaratan yang ada di DPRD. “ Semoga kedepannya 7 parpol lainnya sudah memenuhi seperti 3 parpol yang disebutkan oleh BPK,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Anas Ali menyampaikan apresiasi terkait dengan hasil audit keuangan yang sudah dilakukan oleh BPK, dan untuk setiap partai politik harus siap dan mempunyai orang-orang yang akuntable untuk mengetahui bagaimana cara kelola keuangan yang baik dan benar.

“ Jika terdapat kesalahan, maka akan berpengaruh kepada pemerintah daerah,” tutur Anas.

Rapat itu  juga diawali dengan Penandatangan Berita Acara antara BPK dengan Ketua Partai Politik sekaligus Penyerahan LHP Bantuan Dana Parpol Tahun Anggaran 2017. (dar)

Komentar Anda

Berita Terkini