Empat Polda Diusulkan Mendapatkan Kenaikan Tipologi dari B ke A

/ Rabu, 25 April 2018 / 21.35


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur; Sumber foto (Humas Kempan RB)

PALANGKA RAYA - Empat Kepolisian Daerah (Polda) diusulkan mendapatkan kenaikan tipologi dari B ke A. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menargetkan evaluasi empat Polda itu akan selesai akhir bulan April ini.

Polda yang diusulkan mendapat kenaikan tipologi ini adalah Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Tengah, Polda Nusa Tenggara Barat, dan Polda Jambi. "Targetnya akhir bulan ini hasilnya kita serahkan ke Kapolri," ujarnya saat evaluasi kelayakan di Markas Polda Kalteng, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (25/04).

Asman menekankan, jika nantinya Polda Kalteng memang layak untuk naik tipe, itu bukanlah sekadar kenaikan pangkat. Namun sebuah reward karena kenaikan kinerja dan sistem pelayanan publik.

Ia menyatakan, Kementerian PANRB juga mengevaluasi polda-polda yang sudah mendapatkan persetujuan kenaikan tipologi. "Yang bintang dua kita evaluasi juga, bisa kita turunkan kalau kualitas kinerjanya menurun," tegas pria yang pernah menjabat Wakil Walikota Batam ini.

Di era yang serba digital ini, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga menjadi standar penilaian. Selain penggunaan SPBE, perubahan manajemen lama, dan pengembangan inovasi juga menjadi kunci kenaikan tipe polda. "Lingkaran itu adalah revolusi mental. Tidak boleh lagi pakai model lama," imbuhnya.

Kenaikan tipe Polda ini juga tidak sembarangan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di setiap unit kerja juga harus mampu menciptakan inovasi dan mengikuti perkembangan zaman.

Menteri Asman menerangkan, Presiden Joko Widodo saat ini tengah menaruh perhatian terhadap pembangunan infrastruktur, tapi juga fokus kepada pembangunan SDM. Jika kualitas SDM sudah meningkat, keberhasilan suatu unit kerja pasti akan tercapai.
"Kemajuan tidak datang sendirinya, keberhasilan tidak datang otomatis. Keberhasilan datang dengan kerja keras, tergantung tekad dan kerja keras kita," tegasnya.

Ia menjelaskan, peningkatan Tipe Polda selain berdampak pada penguatan organisasi, sumber daya, personel, dan anggaran, tetapi juga berdampak pada penambahan beban anggaran. "Perlu kami tegaskan bahwa peningkatan tipe tersebut harus membawa manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh negara," ujarnya.

Menurutnya, apabila benefit yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan cost yang harus dikeluarkan, maka peningkatan tipe Polda dapat dikatakan tidak memberikan konstribusi positif. Kenaikan tipe Polda ini tidak hanya dilihat dari beban kerja, namun juga dari sisi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau biasa disebut e-government.

Selain itu, harus dilihat juga capaian kerja apa saja yang sudah dilakukan, dan sejauh mana kualitas pelayanan publik telah dilakukan. "Karena hal inilah yang menjadi kata kunci yang menentukan dalam meningkatkan tipologi Polda. Sudah saatnya kita mulai menerapkan organisasi yang berbasis kinerja," tegasnya. seperti dikutip laman Kementerian PANRB. Rabu (25/4)

Sebagai kementerian yang mengurusi dan berwenang terhadap kelembagaan, kenaikan tipe Polda juga harus dilihat dari sektor perbaikan tata kelola dan penerapan transparansi serta akuntabilitas. Penerapan transparansi dan akuntabilitas tersebut dinilai dari capaian keberhasilan unit kerja dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).

Selain Polda Kalteng, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga mengusulkan kenaikan tipe Polda Kalimantan Selatan, Polda Jambi, dan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk ditingkatkan menjadi Tipe A yang dipimpin oleh jenderal bintang dua. Peningkatan tipologi itu diusulkan dengan pertimbangan adanya peningkatan beban kerja, penguatan kapasitas organisasi, peningkatan dukungan sumber daya dan personel.

Secara bergantian, Kementerian PANRB akan melakukan pengecekan secara langsung terhadap Polda yang tipologinya diusulkan naik. "Kami tentu berkewajiban untuk mengecek, menguji, dan mengevaluasi sejauh mana urgensi tersebut dapat dipertimbangkan," imbuh Menteri Asman.

Dijelaskan, Kementerian PANRB bersama Mabes Polri saat ini telah melakukan penyempurnaan pedoman dan kriteria pembentukan dan perubahan tipe kesatuan tersebut. Selama ini pedoman pembentukan dan perubahan tipe Polda masih mengacu pada Perkap No. 7/ 2014 tentang Pembentukan dan Peningkatan Status Kesatuan Kewilayahan.
Indikator penilaian pada Perkap tersebut cenderung bersifat kualitatif dan sulit untuk dilakukan pengukuran secara objektif serta lebih menekankan pada aspek beban kerja bukan kinerja.  Oleh karenanya, pedoman tersebut disempurnakan agar metode penghitungan tidak hanya didasarkan pada penghitungan terhadap beban kerja Polda saja, tetapi juga memperhitungkan capaian kinerja atau kemampuan Polda dalam menyelesaikan beban kerja tersebut.

"Semakin besar persentase penyelesaian kerja dibanding beban kerja maka Polda tersebut dinilai memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat," jelas mantan Wakil Walikota Batam ini.

Setiap kenaikan tipologi Polda tidak hanya dimaknai kenaikan pangkat, tapi sebagai reward dari kenaikan kualitas kinerja dan pelayanan publik. Kenaikan tipe ini pun tidak tetap, bisa naik dan turun sebagai konsekuensi dari evaluasi kinerja. Peningkatan dan penurunan tipe Polda maupun satuan kewilayahan lainnya dapat dijadikan sebagai tools bagi Mabes Polri dalam melakukan control dan supervisi kepada Satuan Kewilayahan.

Menteri Asman menekankan, tanpa ada komitmen dari seluruh jajaran Polda, kualitas kinerja dan pelayanan tidak akan optimal. "Kami mendorong agar momentum pengajuan usul peningkatan tipe Polda Kalimantan Tengah dimaknai sebagai starting point dalam meningkatkan kinerja dan mengembangkan inovasi pelayanan yang mengedepankan pemanfaatan IT," pungkasnya. 

Dalam kunjungannya tersebut, Menteri Asman didampingi oleh Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Asisten Kapolri bidang Perencanaan dan Penganggaran Irjen Bambang Sunarwibowo, serta Staf Khusus bidang Politik Noviantika Nasution. (tim)
Komentar Anda

Berita Terkini