Fungsionaris PB HMI Menilai Penetapan Tersangka Sekwil KAHMI Malut Syarat Kriminalisasi

/ Jumat, 27 April 2018 / 15.08
Risman S. Tidore (Pengurus PB HMI)
TIDORE- Fungsionaris Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Risman S. Tidore menilai penetapan tersangka Sekretaris Wilayah (Sekwil) Korps Alumni HMI (KAHMI) Maluku Utara Hasby Yusuf (HY) dalam kasus dugaan ujaran kebencian oleh penyidik Cyber Crime Ditkrimsus Polda Maluku Utara diduga penuh dengan syarat kriminalisasi.

“ Penetapan tersangka Hasby Yusuf oleh penyidik Cyber Crime Polda Maluku Utara sangat prematur dan terkesan kriminalisasi. Kenapa tidak, kebebasan berpendapat sebagai mimbar kemerdekaan berpikir setiap individu dalam merespon realitas sosial, dan juga mendapat tempat yang bijak di sisi UUD 1945,” ungkap Risman S. Tidore kepada wartawan media ini di Joung cafĂ© Tidore. Jumat (27/4/2018).

Dengan begitu, Kata Risman, pihak Polda Maluku Utara harus mampu menjangkau materi kebebasan berpendapat dalam frame logika hukum yang berlebihan sehingga terlalu dini mengasosiasi persepsi ungkapan tersebut dalam perspektif pasal 45 a ayat (2) UU No 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Junto pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.

"Saya melihat dengan jelas adanya unsur kriminalisasi penetapan tersangka Aktivis Maluku Utara Hasby Yusuf tersebut mengingat dalan beberapa bulan kedepan bapak Presiden Jokowi akan ditetapkan kembali sebagai Calon Presiden dalam pilpres 2019. Jangan sampai publik meragukan netralitas polda Maluku Utara hanya karena mengamankan elektabilitas sang petahana di Pemilu mendatang,” tukas Risman.

Risman juga mengakui, kasus tersebut sudah dikonfirmasi Ke PB HMI di Jakarta, dan mendesak kepada Kapolda Maluku Utara untuk segera membebaskan saudara Hasby Yusuf kasus ini.

“ Kami menilai Polda Maluku Utara berlebihan melakukan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat,” ujar Risman. (dar)
Komentar Anda

Berita Terkini