HPMS Cabang Ternate Desak Jaksa Agung Copot Kajari Sanana

/ Sabtu, 21 April 2018 / 20.42
Demo HPMS Cabang Ternate 

TERNATE-
Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) Kota Ternate mempertanyakan kinerja Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sanana Banua Purba.

Seiring molornya  penanganan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang di tangani Polres Kepulauan Sula.

Pasalnya,  tujuh kali berkas P-19 para tersangka telah dikembalikan ke Penyidik padahal sudah lebih dari 7 bulan kasus tersebut berjalan.

Menurut Ketua Bidang Hukum dan HAM HPMS Cabang Ternate Risman Panigfat, kasus ini terdapat banyak kejanggalan dalam petunjuk-petunjuk yang diberikan JPU ke tim penyidik Reskrim Polres Kepulauan Sula.

“ Kasus tangkap tangan itu sudah sangat jelas, dimana dua alat bukti sudah terpenuhi, berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP, Kenapa JPU terus berdalih belum memenuhi unsur dan berkas perkara para tersangka dikembalikan ke penyidik,” terang Risman.

Risman menduga adanya permainan dari pihak kejari sanana yang sengaja melindungi sejumlah pejabat yang menjadi calon tersangka dalam kasus OTT tersebut.

“ Aneh memang, namanya juga tangkap tangan sudah pasti ada lebih dari dua alat bukti yang terpenuhi, tapi JPU mau saja balikkan berkas perkara ke penyidik dengan alasan yang tidak jelas. Apa jangan-jangan JPU sudah main-main dengan kasus ini,” duganya.

Masih kata Risman, kasus ini sudah lebih dari tujuh (7) bulan, dan dipastikan tersangkanya harus di bebaskan oleh tim penyidik.

Sebab Pasal 24 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa masa penahanan tersangka dalam proses penyidikan hanya 60 hari.

Maka dari itu, pihaknya menduga JPU sengaja memperlambat kasus ini agar para tersangka di bebaskan.

“ Jangan main-main kasus ini sudah lebih dari 7 bulan, ada apa dengan jaksa?. Mereka sengaja ulur waktu agar tersangka dibebaskan penyidik sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) KUHAP, inikan namanya pembodohan hukum,” cecarnya.

Risman membandingkan, kasus OTT mantan KSOP Ternate dan rekannya serta kasus OTT salah satu oknum PNS Dinas Transmigrasi Provinsi Malut kasusnya tidak lebih dari 4 bulan sudah divonis bersalah oleh majelis Hakim. Dengan begitu, kasus OTT di Kepulauan Sula 7 Bulan berkasnya tidak juga lengkap.

“Kita contohkan dua Kasus OTT KSOP Ternate dan PNS Di Pemprov semua sudah vonis dan itu hanya tiga bulan lebih,” herannya.

Ia juga meminta Jaksa Agung dan Kajati Maluku Utara yang baru untuk segera memanggil Kajari Sanana untuk di evaluasi kinerjanya.

“ Jika harus di copot dari Jabatannya wajib hukumnya di copot agar tidak mencederai institusi kejaksaan,” tegasnya.

“ Kami minta dengan tegas agar Jaksa Agung dan Kajati Malut segera panggil Kejari Sanana dan bila perlu dicopot karena, kasus ini sudah cukup meresahkan masyarakat di sula, jika tidak ditindak lanjuti kami pastikan masalah ini akan kami bawa sendiri ke Kejagung untuk diproses dalam waktu dekat,” ujar (YSM)
Komentar Anda

Berita Terkini