Kejati Malut Diminta Lidik Kasus Dana Desa Galao, Loloda Utara

/ Kamis, 26 April 2018 / 21.29
Aksi PB Komsorsium Forum Pengontrol penegakan Hukum (FPPH) Maluku Utara
TERNATE – Puluhan mahasiswa yang tergabung dari organisasi Pengurus Besar (PB) Komsorsium Forum Pengontrol penegakan Hukum (FPPH) Maluku Utara melakukan aksi unjuk di depan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Kamis (26/4/2018).

Aksi PB Konsorsium FPPH Malut terkait penyalahgunaan alokasi Dana Desa (DD) yang terjadi di Desa Galao, Kabupaten Halmahera Utara.

Supriyadi Hamisi dalam orasinya menyatakan, alokasi Dana Desa yang seharusnya di peruntuhkan pada pembiayaan gaji perangkat Desa dan Ibu-ibu PKK serta uang pemuda maupun pembiayaan yang lain-lain. tetapi selama ini anggaran tersebut untuk ibu-ibu PKK tidak pernah diberikan termasuk anggaran kepemudaan.

" Uang tersebut untuk ibu-ibu PKK Desa Galao. tetapi uang diberikan untuk pemuda sebesar Rp 4 juta itu pun anggaran dari tahun 2016," tandas Supriyadi Hamisi sebagai Ketua Kordinator lapangan dalam aksi ini.

Hal yang sama juga disampaikan Fahmi dalam orasinya bahwa anggaran pada tahun  2017 itu tidak pernah diberikan terhadap Ibu-ibu PKK. Padahal pada setiap pertemuan selalu disampaikan kepada ibu-ibu PKK maupun pemuda oleh Kepala Desa.

Lanjutnya, Badan permusawaratan Desa (BPD) tidak pernah dilibatkan dalan kaitan tersebut baik bersifat pengawasan maupun terlibat secara langsung sebagai mana tugas dan tanggung jawab BPD.
Ironisnya, ketika masyarakat ingin memperoleh informasi, tangapan dari kepala desa (Kades) sendiri hanya mengatakan semua dokumen yang ada itu bersifat rahasia pemerintah. “Jadi masyarakat tidak perlu tahu, sedangkan dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tata usha Negara wajib di perlihatkan, tegas Fahmi.

Padahal, realisasi anggaran 2016  0 %, kemudian tahun aggaran 2017 pembelajaan hanya 1 buah unit Viar sisanya entah kemana.

“ Persoalan ini Kepala Desa sendiri tidak pernah rapat bersama masyarakat Desa Galao sehingga masyarakat bingung jika ada yang tanya soal uang kira-kira masih ada,” pungkasnya.

" Kami (PB-Konsersium FPPH) meminta kepada Bupati Halut dan inspektorat segara melakukan evaluasi terhadap pemerintah, Desa Galao, dan meminta juga kepada Polda Malut agar mengusut tuntaskan indikasi penyelanguna ADD dan DD Desa Galao," Sambun Fahmi.

Ia mendesak Kejati Malut segara melakukan penyelidikan terkait dengan indikasi penyalangunaan ADD dan DD desa Galao Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halut, katanya. (YSM)
Komentar Anda

Berita Terkini