LAKI Malut Lapor PT. Poleko Yubarson

/ Senin, 09 April 2018 / 23.02

LAKI Malut  bersama Kasi Intel Kajati Sofyan Iskandar Alam

TERNATE -  Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Provinsi Maluku Utara (Malut) mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kajati) Malut untuk melaporkan dugaan ilegal loging PT. Poleko Yubarson berkaitan banjir yang terjadi di Kepulauan Obi  tanggal 5 Desember 2016 lalu. 

Laporan itu disampaikan Wakil Ketua LAKI Malut Fahri Sumarto didampingi Ketua Bidang Investigasi Fisno La Halidi. Dengan Nomor : 05/B/LAKI-MU/IV/2018 yang diterima langsung Sofyan Iskandar Alam selaku Kasi Intel Kejati Malut. Senin (9/4/2018). 

Menurut Fahri, peristiwa  banjir  tanggal 5 Desember 2016 lalu. Bukan menjadi isu baru lagi untuk masyarakat Maluku Utara saat ini. Tentunya masalah ini harus di seriusi oleh pihak penegak hukum. 

Karenanya, Kata Fahri, banjir di kepulauan obi di duga kuat  imbas operasi pembabatan hutan yang tidak terkendali lagi yang dilakukan PT. Poleko Yubarson dengan melakukan penabangan kayu bulat dibibir kali yang menyebabkan perairan kali terjadi abrasi seluas kurang lebih 100 meter,ungkap Fahri Sumitro melalui press realease kepada media ini. Senin (9/4/2018). 

Ironisnya, aksi PT. Poleko Yubarson menyebabkan terjadinya pencemaran hutan, dan sisa-sisa kayu bulat hasil penabangan tertumpah ruah di sungai seperti yang terjadi di Desa Buton. Bahkan saluran air ada yang tertutup akibat menjadi jalan pengoprasian perusahan. 

“ Banjir ini terjadi karena perusahan tidak melakukan pembersihan yang baik di sekitar sungai, di sisi lain lemahnya pengawasan DinasKehutanan dan DPR melakukan pengontrolan kepada perusahan di kepulauan obi, namun bagi kami ini adalah suatu pelanggaran serius yang perlu di lidik,” tandasnya.  

Fahri juga menyayangkan, pasca terjadi banjir yang melanda Kepulauan  Obi mulai dari tahun 2016 sampai  2018 tidak ada bantuan yang tersalurkan ke masyarakat korban banjir.  “ Pasca banjir tidak ada bantuan yang diberikan kepada korban banjir hingga tahun ini,” tukasnya. 

Sementara pekerjaan jembatan dan jalan darurat serta bronjong dengan anggaran sebesar Rp. 480 juta yang di salurkan melalui Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Halsel tidak sesuai prosedur tender.  

“ Pekerjaan ini tidak sesuai spesifikasi maupun kualitas bangunan yang semestinya angka nilai anggaran di atas 200 juta harus melalui tender,” paparnya. 

Dugaan LAKI Malut bahwa item pekerjaan penanganan darurat penanggulangan bencana di Kepulauan Obi melalui nomenklator BPBD Pemkab Halsel  APBD Tahun 2017. Diduga kuat nilai pekerjaan pagu anggaran senilai 3,6 Miliar. 

Tak hanya itu, beberapa paket pekerjaan pasca banjir tahun 2017 telah dibangun di kepulauan Obi oleh BPBD Pemkab Halsel seperti rehab plat deker gerbang MTQ Laiwui sebesar Rp. 200 juta, rehab plat deker lap MTQ Laiwui sebesar Rp.200 juta, rehab plat deker dusun turi Rp 200 juta,  dan rehabilitasi dan rekonstruksi plat deker kuburan/Akegula Rp 139.800.000, rehabilitasi dan rekonstruksi pasar Laiwui Rp 140.000.000, rehabilitasi dan rekonstruksi drainase primer Desa B’uton/ dusun turi Rp 420 Juta, rehabilitasi dan rekonstruksi talut sungai desa laiwui dusun turi Rp 1.260 Juta, timbunan penahan ombak Desa Anggai Rp 200 juta, pembangunan drainase plat deker Desa Laiwui Rp 200 juta pembangunan talud pantai Soligi Rp. 200 juta, pembangunan plat deker Desa Buton Rp 200 juta yang di duga kuat pekerjaan belum terselasaikan sesuai kontrak dan folume kerja serta kualitas beton tidak sesuai rab. 

“ Kami mendesak Kejati Malut agar melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan PT. Poleko Yubarson,” ujarnya. (Tim)

Komentar Anda

Berita Terkini