Masalah Pajak, Mochtar Adam : Sikap Pemkot Ternate Berbanding Terbalik

/ Selasa, 10 April 2018 / 04.11






Mochtar Adam

TERNATE-  Akademisi Universitas Khairun Ternate, Mochtar Adam menyatakan saat pemerintah sangat gencar mengajak masyarakat untuk taat dan patuh membayar pajak, ternyata sikap pemerintah berbanding terbalik dengan kebijakannya.

“ Salah satunya dapat dilihat dari tunggakan pajak kendaraan dinas roda empat dan roda dua  milik Pemerintah Kota ternate (Pemkot),” ungkap Mochtar  Adam kepada media ini. Senin (9/4/2018).

Menurut Mochtar, jika pemerintah saja tidak melakukan ketaatan pajak dalam sistem pengelolaan pajak kendaraan bermotor  yang kewenangannya terkoneksi dengan pihak kepolisian dalam hal ini polantas, lalu dikelola oleh samsat. Apabila ada data populasi jumlah kendaraan sebanyak itu, maka pemerintah provinsi bisa menggunakan haknya untuk melakukan potong langsung dari dana bagi hasil (DBH) karena dana bagi hasil dari pajak akan dibagikan ke kabupaten kota penghasil, tuturnya. 

Secara regulasi jelas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi kendaraan dinas menjadi wajib pajak dan pajak yang dipungut itu menjadi kewenangan provinsi.

" Jadi kalau Pemerintah Kota Ternate tidak membayar dengan periode waktu tertentu maka pemerintah provinsi bisa menggunakan kewenangannya untuk memotong langsung dan tidak menyerahkan DBH kepada pemerintah kota ternate,” tukas Mochtar.

Solusinya, Kata Mochtar,  pemerintah provinsi mengeluarkan peraturan gubernur yang memberikan kewenagan kepada pemerintah kota untuk memungut. “ Jadi setiap transaksi di pemerintah kota di pungut dan di setor ke samsat Provinsi, dan samsat provinsi akan membagihasilkan, sehingga skema optimalisasi pajak bagi pemerintah daerah bisa dtingkatkan secara bersama-sama,” paparnya. 

" Bayangkan kalau kita ingin optimalisasi pendapatan saja, tapi pemerintah sendiri tidak mau bayar pajak, mestinya pemerintah kota punya rasa malu terhadap masyarakat karena  pajak itu wajib, jangan pemerintah kota hanya tagih-tagih kepada rakyatnya, tapi ketika menjadi haknya dia tidak melakukan, jangan pemerintah kota menjadi contoh yang  buruk bagi pengeloaan pajak, kalau pemerintah kota saja memberikan  contoh yang buruk  terhadap masyrkat, seharusnya pemerintah jadilah suri teladan bagi pemerintah itu sendiri,” ujarnya. 

Olehnya itu, dalam persoalan yang bertanggungjawab mengenai pajak kendaraan umum adalah Sekretaris Daerah Pemkot Ternate. Sebab yang sangkutan lah  harus memerintahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menyelesaikan tunggakan pajak-pajak kendaraan. 

" Kita saling mencerahkan kepada pemerintah, padahal kita mencari skema ini bagaimana membuat faktor cerah terhadap masyarakat, tetapi ternyata masyarakat sendiri membayar pajak, tapi pemerintahnya tidak membayar pajak, mestinya Pemerintah harus menjadi moderator yang efektif dalam rangka membangun sinergitas antara provinsi dan kabupaten kota di maluku utara,” katanya. (cul)
Komentar Anda

Berita Terkini