Menyikapi Hak Politik Para Koruptor !

/ Sabtu, 07 April 2018 / 00.34

Sumber foto : mercusuarnews.com

JAKARTA -  Koordinator Komite Pemilih Indonesia (KPPI) Jeirry Sumampow berpendapat  tak adil rasanya,  jika para koruptor yang sudah menjalankan hukuman diakhiri hak dipilih dalam Pemilu. Sebab hal ini terkait dengan hak asasi. 

“  Kalau dia sudah menjalani hukuman, maka semestinya hak politiknya bisa dipulihkan. Kan itulah salah satu esensi mengapa adanya hukuman itu. Diasumsikan bahwa setelah menjalani hukuman di rumah tahanan, seseorang akan mengalami perubahan sikap dan perilaku. Dia menjadi pribadi yang baru untuk hidup kembali dalam dan bersama masyarakat,” ungkap Jeirry Sumampow kepada media ini. Jumat (6/4/2018). 

Menurutnya, hak politik para koruptor harus dipulihkan juga hak politiknya dalam Pemilu, untuk memilih dan dipilih. 

“ Saya kira, kita boleh benci, marah, bahkan mengutuk kejahatan korupsinya. Tapi jika seseorang telah menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan karena satu kasus kejahatan korupsi yang dia lakukan, maka mestinya hak politiknya bisa dipulihkan. Bisa juga pemulihan hak politik itu diatur juga dalam kurun waktu tertentu. Tapi kupikir tak boleh dimatikan permanen hak politik seseorang, sebab hak politik itu juga adalah hak asasi yang tak boleh dimatikan atau diakhiri secara permanen,” jelasnya. 

Kata dia, soal kemungkinan orang ini terpilih lagi dan lalu berkuasa biarlah itu diserahkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dan dalam Pemilu, latar belakang orang yang bersangkutan tak boleh juga ditutup-tutupi, malah harus dibuka agar masyarakat tahu. Itulah yang disebut dengan "kampanye negatif". Masyarakat harus tahu bahwa orang tersebut dimasa lalu pernah melakukan kejahatan korupsi. Atas dasar itu, biarlah rakyat menentukan apakah akan memilih yang bersangkutan atau tidak.  

“ Saya memahami bahwa ada potensi yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan korupsi lagi jika kembali berkuasa. Itulah kekuatiran banyak orang. Makanya harus diawasi dan dibuat mekanisme supaya hal itu tidak terjadi atau dihalangi agar tak terjadi. Tapi mematikan hak politik untuk dipilih dalam Pemilu dan Pilkada merupakan sebuah solusi yang tak manusiawi dan tidak bermartabat. Penyelesaian seperti itu rasanya kurang bijak dan etis karena melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan,” tukasnya. 

Kemanusiaan adalah nilai tertinggi yang harus dihargai dan dihormati dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, ujarnya. (cul)
Komentar Anda

Berita Terkini