Plt Gubernur : Pemecatan PNS Malas Berkantor, Itu Hak Gubernur Definitif

/ Selasa, 10 April 2018 / 02.37


Ir. M. Natsir Thaib (Plt Gubernur Maluku Utara)

TERNATE -  Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Maluku Utara M. Natsir Thaib masih menunggu arahan gubernur definitif sebelum memberikan sanksi terhadap pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara yang tidak berkantor bertahun-tahun. 

Hal itu bertentangan  Peraturan Pemerintah (PP)  53 Tahun 2010 tentang displin pegawai negeri sipil (PNS).  Pasalnya, bagi PNS yang tidak masuk kerja 1-15 hari akan dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan, antara lain teguran tertulis dan lisan. Bagi PNS yang tidak masuk selama 16-30 hari akan dikenakan sanksi sedang, seperti, penundaan kenaikan gaji dan pangkat. Kemudian, bagi PNS tidak masuk 31-46 hari atau lebih akan di sanksi berat, yakni berupa penurunan pangkat dan jabatan sampai dengan pemberhentian tidak hormat. 

Menurut Plt Gubernur Malut, M Natsir Thaib menyatakan, Pemprov Malut  belum bisa mengambil langkah hingga pemecatan terhadap ASN yang malas berkantor, sebab masih menyusun atau memantapkan database kepegawaian dan tidak ada singkronisasi antara BKN Regional Manado dan Kementerian Dalam Negeri tentang bagaimana pelaksanaan memberikan sanksi terhadap PNS yang tak lagi berkantor. 

Kata Natsir Thaib, meskipun telah diatur dalam perundang-undang, namun pemerintah pusat sudah memberitahukan ke daerah untuk memutuskan gaji pempus. namun sebelumnya pihak Pemprov sudah memberikan sanksi berupa teguran, akan tetapi akibat dari ketidaksingkronisasi hal itu membuat pihaknya belum memberikan sanksi. 

“ Dari pusat sudah mengatakan harus mulai menahan gaji, dan berbagai macam seruan lainnnya, sementara yang bersangkutan statusnya masih PNS, kan kasihan orang itu, apalagi dia sedang bekerja. Tidak boleh begitu, memang ada aturan, tapi kalau belum singkron antara BKN Manado, Kanreg, dan  gubernur di daerah bagimana ?,” tanya M. Natsir Thaib  kepada sejumlah wartawan di Grand Dafam Hotel. Senin (9/4/2018). 

Dengan begitu,  ujar Natsir,  yang berhak melakukan pemecatan terhadap PNS yang tidak aktif itu gubernur yang definitif, jabatan Plt tidak memeliki kewenangan hingga pemecatan. ” Saya tidak punya kewenangan memecat PNS,” tukasnya. 

Perlu diketahui PNS yang sudah tidak berkantor diantaranya Mantan Karo Umum, Imran Chalil, Gajali Wesplat, Arsad Sardan dan Abuhari Hamzah dan sejumlah PNS lainnya. (Tim)
Komentar Anda

Berita Terkini