Rencana Bongkar Posko AGK-YA, Aliansi Anak Negri : Banyak Baliho Bur-Jadi Ganggu Fasilitas Umum

/ Minggu, 29 April 2018 / 01.27
Surat Penolakan Aliansi Anak Negri terhadap pembongkaran Posko AGK-YA
 TERNATE – Upaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota  Ternate akan membongkar salah satu posko pemenganan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara KH. Abdul Ghani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA) yang berlokasi di benteng orange mendapat tanggap dari Aliansi Anak Negri Maluku Utara secara tegas keberatan dan menolak dengan adanya pembongkaran tersebut.

Menyusul dikeluarkannya surat pemberitahuan pembongkaran Nomor : 640/194/DPRKPP/2018 pada Selasa 24 April 2018 diberikan waktu hingga tanggal 02 Mei mendatang.

Menurut Ketua Aliansi Anak Negri Maluku Utara, Akmal Iskandar Alam dalam surat penolakannya menyebutkan bahwa posko AGK-YA yang berlokasi di benteng Orange itu sama sekali tidak mengganggu fasilitas public.

Sementara rumah yang dijadikan posko itu adalah rumah pribadi yang disewakan kepada Aliansi Anak Negeri Maluku Utara untuk mendirikan posko relawan AGK-YA.

“ Posko yang dirikan telah di ijinkan pemiliki rumah dan mereka tidak merasa keberatan untuk dibuatkan posko,” tandas Akmal Iskandar Alam melalui suratnya penolakannya.
Kata Akmal, langkah Pemerintah Kota Ternate dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ternate dianggap provokatif.

“ Kalau hanya membongkar baliho atau posko miliki AGK-YA, sementara bailho pason Bur-Jadi dibiarkan begitu saja. Padahal banyak baliho paslon Bur-Jadi yang mengganggu fasilitas umum. “ Misalnya baliho Bur-Jadi yang terpasang di taman-taman kantor dinas, rumah ibadah, sekolah dan sebagainya, tapi dibiarkan. Padahal jelas mengganggu,” tandasnya.

Akmal mengatakan, menurut PKPU, lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) seperti rumah ibadah (termasuk halaman), rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan tidak perbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

“ Tapi nyatanya masih ada beberapa paslon yang tidak patuh terhadap PKPU,” katanya sembari meminta kepada Disperkim menjelaskan soal pembuatan posko berlokasi di benteng Orange Kelurahan Gamalama Kota Ternate Tengah itu sangat bertentangan dengan peraturan daerah (Perda) nomor  02 tahun 2012.

Sementara dalam surat pemberitahun Disperkim itu menyebutkan, posko pemenang AGK-YA yang berlokasi di benteng Orange Kelurahan Gamalama Kota Ternate Tengah itu sangat bertentangan dengan peraturan daerah (perda) nomor  02 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate. Dimana, Kelurahan Gamalama merupakan langkah pencegahan terhadap berkembangnya kawasan permukiman kumuh baru di kawasan strategis pusat kota serta rencana revatalisasi benteng Orange (lanjutan) yang bakal dilakukan pemerintah Kota Ternate.

Atas dasar tersebut, Disperkim meminta kepada AGK untuk segera membongkar posko tersebut. Deadline waktu yang diberikan terhitung sejak dikeluarkanya surat pemberiahuan yaitu 24 April 2018 sampai tanggal tanggal 2 Mei 2018. (cul)
Komentar Anda

Berita Terkini