Soal Mutasi Jabatan, Plt Gubernur Malut Mengaku Dapat Tekanan

/ Selasa, 10 April 2018 / 01.51

Plt. Gubernur Maluku Utara Ir. M. Natsir Thaib
 TERNATE -  Upaya Plt Gubernur Malut, M. Natsir Thaib melakukan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III), dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) ditolak mentah-mentah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu.

Alhasil, surat usulan mutasi jabatan Nomor : 821.22/149/WG tanggal 19 Februari 2018 Perihal Permohonan Mutasi Jabatan itu pun tidak disetujui Mendagri melalui Dirjen Otda Kemendagri sebagaimana tertuang dalam surat tanggapan Nomor : 821/1936/OTDA perihal Tanggapan Pengisian dan Pelantikan  Jabatan Pimpinan  Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani  Dirjen OTDA Kemendagri Dr. Sumarsono, MDM.
Meskipun sudah  ada surat pembatalan/tidak disetujui  oleh Dirjen OTDA. Belakangan Plt Gubernur Malut secara diam-diam kembali mengusulkan surat permohonan perihal mutasi jabatan kepada Mendagri lagi-lagi usul yang kedua kalinya tidak setujui alias dibatalkan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, usulan mutasi JPT Pratama yakni Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara Imam Makdhy Hassan digantikan dengan Arsad Sardan, dan Imam Makdhy Hassan sendiri mutasi ke Dinas Koperasi dan UKM mengantikan Karim Do Soleman.  

Sementara  Karim Do Soleman di mutasikan sebagai sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (DPPAD) mengantikan  Ahmad Purbaya yang saat ini sedang menjabat.  Sedangkan Ahmad Purbaya kemudian dimutasikan ke  Badan Unit Pelayanan Lelang mengantikan Safrudin Djuba. 

Tak hanya itu,  jabatan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) masuk daftar usulan mutasi yang akan ditempati Abuhari Hamzah mengantikan M. Buyung Radjiloen.

Ironisnya,  Plt Gubernur Malut mulai patah semangat untuk melakukan mutasi di lingkungan Pemprov Malut. Karenanya dua kali pengusulan selalu ditolak, setelah diselidiki rupanya usulan tersebut mendapat tekanan yang luar biasa dari pihak-pihak kepentingan  untuk melakukan rolling jabatan. Tetapi, usahanya tidak membuahkan hasil, malah Kemendagri membatalkan semua usulan mutasi.

Hal itu dibenarkan yang bersangkutan sendiri, Menurut Plt Gubernur Malut M. Natsir Thaib kepada wartawan, Senin (9/4/2018) mengatakan, dua kali pengusulan rolling tersebut, karena ada desakan dari pihak-pihak lain yang mengakibatkan semua serba salah. “ Mereka selalu menekan saya untuk melakukan rolling namun apalah daya semua usulan itu tidak disetujui,”  kata Plt Gubernur Malut saat ditemui di Hotel Grand Dafam usai membuka Musrenbang Provinsi Malut.

Natsir mengaku, banyaknya desakan itu, tentu menjadi sorotan publik dan membuatnya semakin tertekan. “ Saya sudah menjawab dengan cara mengusulkan, tapi pusat mengatakan demikian, tentu saya harus menerima. Tuntutan itu saya sudah salurkan dan ternyata tidak bisa,” ungkapnya.   

Ia menyebutkan, dua kali usulan rolling jabatan ke Kemendagri tersebut tak lepas dari intervensi dan desakan dari pihak lain. “ Ada banyak desakan, dan semuanya berasal dari pihak lain,” aku Natsir. 

Plt Gubernur juga dirinya tidak memiliki niat untuk merombak kabinet di provinsi, namun dengan berbagai tekanan, dengan terpaksa harus melakukan perombakan kabinet yangh dibentuk sebelumnya bersama Abdul Gani Kasuba (AGK).  “ Ada intervensi dan desakan dari luar, sehingga itu diusulkan,” katanya.

Di tanya soal pihak mana-mana saja yang terlibat, mantan ketua DPD Partai Hanura itu mengaku, kuatnya desakan untuk melakukan usulan rolling jabatan karena  adanya intervensi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinis, akademisi, pihak ke tiga, sponsor dan juga masyarakat. “ Dua kali saja sudah cukup, dalam dua kali usulan ini juga tekanannya semakin keras,” ujarnya. (Tim)

Komentar Anda

Berita Terkini