Aliansi Peduli Masyarakat Tambang Minta PT. Tri Usaha Baru Ditutup

/ Senin, 07 Mei 2018 / 21.45
Demo Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang
HALBAR -  Kehadiran PT. Tri Usaha Baru yang berekspolarsi di Kecamatan Loloda Tengah, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Provinsi Maluku Utara (Malut) menuai protes dari Aliansi Peduli Masyarakat Lingkar Tambang.

Pasalnya, keberadaan perusahan tersebut tidak ada persetujuan masyarakat enam desa (masyarakat lingkar tambang) dalam hal ini Desa Aruku, Desa Tosomolo, Desa Bilote, Desa Gamkahe, Desa Barataku, dan Desa Pumadada. Namun pihak perusahan tetap memaksakan beroperasi.

Ketua Aliansi Peduli Masyarakat Lingkar Tambang Elvis Guru menyatakan, keberadaan PT. Tri Usaha Baru di enam desa ditolak keras, karena perusahan ini adalah perakus yang merampas hak-hak masyarakat. Hal itu kita tidak akan membiarkan para mafia berada di tanah Ngarama Beno kemudian menikmati Sumber Kekayaan Alam masyarakat Loloda Tengah.

"Jadi kehadiran perusahaan tersebut tidak ada kesepakatan oleh masyarakat lingkar tambang. Mereka hanya  melalui satu Desa yaitu Nolu. Kemudian pada saat kami aksi diareal tambang Gogoroko konon Pemerintah daerah dan DPRD tidak mengetahui dengan hadirnya PT. Tri Usaha Baru. Karena izin usaha pertambangan (IUP) yang dikantongi perusahan ini dari tahun 2008," beber Elvis melalui wartawan media lalui via WhatsApp. Minggu, (6/5/2018) Sore tadi.

Lanjut Elvis, dalam materi penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sudah di bahas dua kali yang pertama bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Halmahera Barat.

Dalam perjalanan pembahasan pihak perusahan mengundang para kepala desa lingkar tambang. Anehnya, dalam pengujian materi AMDAL tidak ada satu pun kepala desa yang hadir. Dasar pertimbangan itu lah masyarakat loloda tidak ingin haknya di kuasa maupun dieksploitasi.

" Perusahan akan membuang limbah di setiap sungai yang ada. Hal ini dikatakan oleh pihak perusahaan saat kami berada di tempat. Olehnya itu, Aliansi Mahasiswa Peduli Masyarakat Lingkar Tambang yang tergabung dalam enam Desa, menolak dan mengutuk keras PT.TUB, karena telah melanggar Undang-Undang Minerba Nomor 4 Pasal 135 Tahun 2009 tentang Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah," tandas Elvis.

Lanjut Elvis, dalam UU minerba Pasal 137 Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dan UU Dasar 1945 Pasal 33  Ayat 3, ujarnya.

Elvis mempaparkan,  hasil hearing dengan DPR Halbar. Di mana mereka berjanji kepada masyarakat lingkar tambang dalam jangka satu minggu, para wakil rakyat akan turun melihat langsung PT. Tri Usaha Baru.

Tak hanya itu, Bupati Halbar Danny Missi akan akan menindaklanjuti problem perusahaan yang tidak mengakui hak kepemilikan atas tanah masyarakat lingkar tambang tersebut.

" Aliansi Peduli Masyarakat Lingkar Tambang berharap kepada Pemkab Halbar bersama DPRD Halbar agar menutup perusahan itu, karena telah merugikan masyarakat dan tidak mematuhi peraturan perundang undangan," ujarnya. (cul)
Komentar Anda

Berita Terkini